PANTAU LAMPUNG—Rencana pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) mengalami penundaan lagi setelah sebelumnya juga sempat dibatalkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengkaji ulang rencana ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur yang memadai sebelum pelaksanaan.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, meskipun hunian di IKN sudah siap, Jokowi meminta agar penyempurnaan sistem digital dan infrastruktur perkantoran diselesaikan terlebih dahulu. “Presiden memberikan arahan terbaru untuk tidak terburu-buru. Beliau ingin memastikan bahwa infrastruktur digital dan aspek lainnya benar-benar siap sebelum ASN dipindahkan. Ini bukan hanya soal perpindahan kantor, tetapi juga terkait perubahan budaya digital,” jelas Anas.
Jumlah ASN yang direncanakan untuk dipindahkan tetap sebanyak 1.700 orang pada gelombang pertama. Namun, Anas belum bisa memastikan tanggal pasti pemindahan tersebut. “Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden dan keputusan Otorita IKN mengenai persiapannya. Bisa saja jadwalnya berubah ke Oktober atau bahkan September,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi berencana untuk memindahkan kantor pemerintahan secara bertahap mulai Agustus dan bahkan merencanakan untuk berkantor di IKN menjelang akhir masa jabatannya. Namun, rencana tersebut ditunda karena beberapa infrastruktur penting belum siap, dan fokus dipindahkan pada persiapan upacara 17 Agustus di IKN.
Jokowi menjelaskan, “Kami harus melihat kondisi lapangan. Banyak hal yang belum selesai, seperti bandara yang belum rampung.” Penundaan ini juga dibarengi dengan kritik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menyebut fasilitas IKN minim air bersih, sebuah isu yang juga dikemukakan putrinya, Puan Maharani, yang mengalami kesulitan saat mandi karena ketiadaan air bersih dan indikasi adanya bakteri dalam air di IKN.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah tampaknya tetap berkomitmen untuk memastikan IKN siap sebelum melanjutkan pemindahan ASN dan operasional pemerintahan.
