Desa Hanura menjadi prototipe digitalisasi desa di Indonesia yang mendapat banyak apresiasi dari negara-negara anggota CIRDAP. Melalui dukungan banyak pihak, transformasi digital berlangsung dengan amat cepat. Sistem administrasi pemerintahan dan kependudukan, ekonomi UMKM hingga pariwisata yang serba digital membuat Desa Hanura yang ditetapkan sebagai desa antikorupsi KPK ini, menjadi ekosistem digital yang sangat memudahkan dan membantu kesejahteraan masyarakatnya.
Pagi-pagi sekali, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd sudah berada di kantor Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Ia antusias saat mengetahui progress transformasi digital di Desa Hanura jauh lebih cepat dari yang dibayangkan.
Yusharto memeriksa dengan amat detail aplikasi e-tapping yang selama ini digunakan masyarakat Desa Hanura untuk membuat berbagai jenis surat yang berhubungan dengan administrasi, mulai dari surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili hingga penyaluran bantuan pemerintah bagi warga pra sejahtera.
Baca Juga: Pemkab Pesawaran Siapkan Infrastruktur Digital untuk UMKM Go Internasional
Dengan aplikasi e-tapping yang bisa diakses melalui e-KTP, masyarakat bisa dengan mudah mengakses berbagai kebutuhan administrasi,”aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem administrasi kependudukan hingga proses distribusi dan penerima bantuan sosial dari pemerintah dan semuanya valid,” terang Kades Hanura, Rio Remota.
Aplikasi ini juga efisien dari sisi waktu, sehingga amat meringankan masyarakat,”pembuatan surat domisili, surat keterangan tidak mampu dan yang lainnya hanya butuh waktu kurang dari dua menit dan bisa diakses oleh masyarakat Desa Hanura dimana saja dan kapan saja, jadi tidak butuh antrian di loket lagi,” papar Rio lagi.
Untuk urusan pemberdayaan UMKM hingga pengembangan ekonomi di tingkat desa, Desa Hanura juga sudah membentuk ekosistem tersendiri yakni; Tosmart.
Tosmart menjadi semacam wadah besar bagi pelaku UMKM yang ada di desa untuk menjual hasil kerajinannya khususnya di bidang kuliner secara terintegrasi yang sudah didukung dengan berbagai sistem pembayaran digital, mulai dari uang elektronik hingga QR code.
Tosmart juga sudah terintegrasi dengan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB), kredit kendaraan bermotor, hingga untuk masyarakat yang ingin mengajukan kredit di perbankan dengan bunga yang ringan.
Tak hanya itu saja, Tosmart juga dikembangkan menjadi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor atau Samsat Desa (Samdes) serta disiapkan untuk diintegrasikan dengan bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Dan berbagai layanan itu semua sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Hanura sejak tahun 2021 lalu sampai dengan saat ini. Berbasis pengalaman masyarakat sebagai pengguna itu, inovasi-inovasi digital baru sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat kemudian dikembangkan, jadi inovasi digital yang dibuat benar-benar muncul dari kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Rio Remota lagi.
Baca Juga: HUT ke-56, Desa Hanura Bergerak Wujudkan Go Nasional
Embrio besar lain dari Tosmart ini adalah layanan pesan antar khusus untuk warga desa yang ingin memesan makanan dan berbelanja kebutuhan pokok kepada UMKM kuliner lokal dan diantar langsung oleh pemuda desa yang tergabung dalam karang taruna.
Ide layanan yang mirip dengan jasa ojek online ini dikembangkan Rio Remota setelah ia melihat ketika pandemi banyak pengusaha kuliner di desanya yang terdampak, demikian pula dengan banyaknya angkatan kerja yang belum terserap optimal.
Cara kerja layanan yang diberi nama Handal atau Hanura Delivery ini sederhana, warga yang ingin memesan makanan menggunakan layanan ini harus masuk dalam grup whatsapp bisnis Tosmart yang didalamnya terdiri dari pengusaha kuliner, pemuda karang taruna yang akan mengantarkan pesanan serta warga
“Alhamdulillah sudah jalan, banyak pengusaha kuliner yang terbantu, pemuda desa juga bisa berpenghasilan rata-rata sampai Rp 100 ribu perhari. Tapi memang masih dikembangkan secara sederhana dan memanfaatkan aplikasi whatsapp karena proses pembuatan aplikasinya harus mempertimbangkan skema tiap mitra baik untuk pengusaha kuliner dan pemuda karang taruna sebagai pengantar pesanannya dan juga menyesuaikan dengan berbagai faktor seperti jarak dan kenaikan harga BBM subsidi,” jelas Rio Remota.
Sedangkan untuk sektor pariwisata, Desa Hanura yang mendapat dukungan melalui program Warkop Digital juga sudah mulai menjalankan program Dedi Dewi atau Desa Digital (Dedi) dan Desa Wisata (Dewi).
Secara geografis, Desa Hanura memang amat strategis dan punya kekayaan alam yang luar biasa. Selain berada di kawasan pesisir Teluk Lampung, Desa Hanura juga beririsan langsung dengan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman yang luasnya mencapai 22.249 hektar yang menyimpan banyak keanekaragaman hayati hingga potensi sejumlah air terjun yang mempesona hingga ditetapkan sebagai pusat inkubasi nasional berbagai tanaman hutan yang sudah mulai langka.
Dalam pengelolaan hutannya, warga Desa Hanura yang tergabung dalam Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari memanfaatkan 600 hektar Tahura Wan Abdul Rachman sebagai kawasan ekowisata yang menawarkan keindahan Teluk Lampung dari atas ketinggian 400 mdpl atau yang dikenal dengan nama obyek wisata Muncak Pass, serta kawasan hutan yang masih asri sebagai ekowisata alami yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Menurut Agus Guntoro warga Desa Hanura yang juga pengelola SHK Lestari Tahura Wan Abdul Rachman menyebutkan banyak keanekaragaman hayati yang kini sedang dimaksimalkan potensi pariwisatanya berbasis digital.
“Disini ada 266 pohon endemik, dengan 82 spesies burung serta 26 satwa hutan, mata air dan air terjun yang pengelolaannya berada dalam SHK Lestari sebagai potensi desa wisata yang sudah memberikan penghasilan bagi warga Desa Hanura,” jelas Agus Guntoro.
Dari zona pemanfaatan hutan yang ada di hutan lindung itu, lanjut Agus Guntoro, ditanam pula tanaman perkebunan seperti kopi yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi.”Metode pengolahan biji kopi sejak dari masa panen hingga menjadi kopi siap seduh berkualitas juga jadi bagian tak terpisahkan dari program wisata Desa Hanura”.
Seperti diketahui program Warkop Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan pelayanan informasi serta membangun usaha mikro guna memberikan lapangan pekerjaan melalui usaha Warung Kopi Digital.
Tujuan lain dari Warkop Digital adalah untuk mendorong akselerasi desa wisata dan akselerasi komoditi desa untuk meningkatkan ekonomi digital di desa termasuk memberikan mitra rekomendasi jika ingin mengembangkan usaha dengan bantuan lembaga pembiayaan.
Dengan segala gagasan inovatif berbasis digital ini, Warkop Digital efektif memberikan percepatan akses dan layanan informasi, yang akan membangun UMKM sehingga terciptanya lapangan kerja, terlebih untuk memulihkan ekonomi desa pascapandemi.
Warkop Digital juga berfungsi sebagai pusat penjualan kopi yang terhubung langsung ke internet sehingga memberikan akses yang luas terhadap calon pembeli dari berbagai daerah di Indonesia termasuk menjadi pusat komunikasi dan pembelajaran usaha desa.
Keberhasilan tata kelola pemerintahan, integrasi ekonomi UMKM serta pengelolaan potensi pariwisata berbasis digital Desa Hanura yang dianggap berhasil ini pula yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd ketika menjadi pimpinan sidang komite teknis ke-36/Technical Committee (TC-36) yang diikuti oleh perwakilan dari 14 negara anggota Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) Tahun 2021.
Digitalisasi Desa Hanura ini menurut Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona menjadi cara pemerintah dalam upaya membangun Indonesia dari desa.”Desa digital ini dibuat untuk kemajuan masyarakat dalam hal pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya berbasis dari pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, dari desa untuk desa”.
Baca Juga: Pemprov Lampung Kebut Transformasi Digital di Pemerintahan
Buah Manis Digitalisasi Desa Hanura
Konsistensi Rio Remota bersama aparatur Desa Hanura lainnya untuk mengembangkan desa digital ini membuahkan hasil yang manis. Desa Hanura ditetapkan sebagai desa antikorupsi KPK dengan skor paling tinggi dibanding 10 perwakilan desa lain yang ada di Indonesia.
Ketua Koordinator Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedi Arham menjelaskan KPK RI menetapkan nilai skor 92,75 sebagai hasil akhir penilaian desa antikorupsi untuk Desa Hanura. Skor ini bahkan melampaui target KPK RI yang semula hanya menetapkan target 90 persen.
“Penilaian akhir Desa Hanura ini sangat istimewa. Ke depan Desa Hanura bisa menjadi tempat belajar bagi desa-desa lain di Indonesia untuk bisa memenuhi lima komponen dari 18 sub indikator desa antikorupsi,” kata Ariz Dedi Arham.
Perolehan nilai ini, lanjut Ariz Dedi lagi, merupakan hasil dari proses panjang penetapan desa antikorupsi di Indonesia yang melalui berbagai tahapan seperti rapat pleno, diskusi KPK dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri serta proses monitoring dan evaluasi secara langsung di Desa Hanura.
Salah satu indikator keberhasilan Desa Hanura sebagai desa percontohan antikorupsi di Indonesia adalah transparansi publik dalam banyak hal seperti pelayanan administrasi yang mudah, cepat dan berbasis digital hingga penggunaan dana desa yang bisa di akses seluruh masyarakat dengan memanfaatkan saluran teknologi seperti website desa serta capaian indeks desa membangun di Desa Hanura yang relatif tinggi.
Digitalisasi Desa Isu Penting Presidensi G20
Keberhasilan Desa Hanura dalam pengembangan digitalisasi desa ini juga mendapat respon positif dari Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar ketika melakukan kunjungan ke Lampung untuk membuka Sosialisasi Prioritas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa serta Pendampingan Hukum pada Juni 2022 lalu.
Menurut Abdul Halim Iskandar, digitalisasi Desa Hanura ini menjadi bagian tak terpisahkan dari peran masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam G20. Apalagi, tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 pertama kalinya sejak forum tersebut didirikan pada 1999 lalu.
Dalam forum utama kerjasama ekonomi internasional ini terdapat tiga isu penting yang berkaitan erat dengan keberlangsungan masyarakat desa sebagai upaya pembangunan masyarakat desa.
“Isu penting yang menjadi pembicaraan masyarakat global dalam G20 adalah, pertama ekosistem digital. Digitalisasi desa masuk dalam hal ini. Makanya kita harus dorong desa digital. Dalam Permendesa sudah diatur bahwa anggaran Dana Desa boleh dipakai untuk desa digital,” kata Abdul Halim Iskandar.
Oleh karena itu, Kemendes PDTT sangat mengapresiasi kiprah Desa Hanura dalam melakukan transformasi digital secara total dalam upaya pengembangan masyarakat desa untuk lebih melek teknologi sekaligus efektif meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan teknologi digital. (Aditya Akbarsyah)
