PANTAU LAMPUNG— Dalam langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Pemkab Sumedang. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Kolaborasi ini tidak main-main. Sebanyak 14 perangkat daerah dari Lampung Selatan terlibat aktif, mulai dari Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, hingga Disnaker. Tujuannya jelas: membangun sistem birokrasi yang modern, efisien, dan digital.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyebut Sumedang sebagai contoh ideal tata kelola pemerintahan yang visioner. “Saya diberi masukan, kalau mau belajar pemerintahan digital dan inovatif, ke Sumedang tempatnya. Kami ingin meniru kesuksesan itu,” ujar Egi dalam sambutannya.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut rombongan dengan hangat dan menyampaikan pentingnya semangat berbagi solusi antardaerah.
“Ini bukan hanya kerja sama, tapi juga transfer ilmu dan pengalaman. Setiap daerah punya tantangannya sendiri—kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik. Maka, kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.
Sumedang sendiri telah menerapkan reformasi birokrasi total melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Budaya kerja pun dirombak dari dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dari sistem manual ke digital.
“Digitalisasi kami bukan sekadar platform, tapi cara berpikir. Semua pelayanan hingga pemantauan berbasis elektronik,” tambah Dony.
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam birokrasi lokal. Tak hanya sebagai sarana percepatan pembangunan, tapi juga wujud nyata bahwa kolaborasi antar daerah bisa menjadi strategi efektif menghadapi tantangan masa depan.
Lampung Selatan dan Sumedang hari ini menegaskan: masa depan pemerintahan Indonesia ada di tangan mereka yang berani berubah. ***
