PANTAU LAMPUNG– Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025, yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Pesawaran Cindy Aria Anton, S.E., M.M., dan diikuti seluruh camat, ketua TP-PKK, kepala desa, kepala puskesmas, serta tim pendamping keluarga.
Wabup Antonius menekankan bahwa penanganan stunting bukan tugas parsial, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan OPD, puskesmas, pemerintah desa, hingga kader Posyandu dan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap balita berisiko stunting, termasuk anak dengan berat badan stagnan, gizi buruk, gangguan metabolisme, atau penyakit kronis seperti TBC.
“Isu stunting adalah isu strategis yang menentukan kualitas generasi masa depan. Forum koordinasi ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menghasilkan rencana aksi nyata,” tegas Wabup.
Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, memaparkan data prevalensi stunting di Kabupaten Pesawaran pada 2024 sebesar 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 15,9 persen. Pemkab menargetkan penurunan menjadi 12,2 persen pada 2026, sejalan dengan target RPJMD Provinsi Lampung 10,36 persen pada 2030.
“Untuk mencapai target ambisius ini, koordinasi lintas sektor harus optimal. Intervensi difokuskan pada lokus prioritas, menyasar balita berisiko stunting dan keluarga rentan, serta dijalankan dengan kualitas yang terukur. Pendampingan dilakukan berjenjang dari kabupaten ke kecamatan hingga desa, dengan melibatkan mitra non-pemerintah,” jelas Adhytia.
Rakor TPPS juga menekankan pentingnya integrasi program penanganan stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah, bukan sekadar program tahunan. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pesawaran, Maisuri, menjelaskan bahwa TPPS dibentuk berdasarkan SK Bupati, bertugas mengintegrasikan intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan.
“Upaya ini tidak berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan. Semua pihak harus terlibat aktif,” ujar Maisuri.
Narasumber lain, Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin, menekankan percepatan aksi konvergensi yang didukung alokasi anggaran memadai, serta pentingnya pengisian data berkualitas pada sistem pelaporan berbasis web.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Pesawaran merancang pendampingan berjenjang. Pemerintah kabupaten memfokuskan pendampingan kecamatan, sementara kecamatan mendampingi desa. Strategi ini dirancang agar proses pencegahan stunting berjalan berkesinambungan, efektif, dan tidak bersifat sementara.
Pendekatan ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra non-pemerintah, termasuk akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta. Sinergi ini diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya serta memastikan seluruh tahapan—dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi—dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga target penurunan stunting di Kabupaten Pesawaran dapat tercapai secara signifikan.***
