PANTAU LAMPUNG — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) dengan jajaran menteri untuk membahas penanganan cacar monyet (monkeypox) di Indonesia. Rapat tersebut digelar pada hari Senin, 26 Agustus 2024, di Istana Negara.
Presiden Jokowi tiba di ruang rapat pukul 09.14 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, didampingi oleh Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung. Dalam kesempatan ini, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju.
Di antara menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selain itu, tampak pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.
Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa tingkat fatalitas cacar monyet di Indonesia tergolong rendah dan terkendali. Menurutnya, varian yang dominan di Indonesia adalah clade IIB, yang tingkat fatalitasnya sangat rendah. “Semua kasus yang ada di Indonesia dapat sembuh, jadi tidak perlu khawatir. Kami sudah memiliki vaksin untuk cacar monyet,” ujar Menkes Budi.
Hingga saat ini, Indonesia mencatat 88 kasus cacar monyet sejak 2022. “Di tahun 2024, ada sekitar 12-14 kasus yang tercatat, dan baru ada satu kasus baru yang masih dalam pemeriksaan laboratorium,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa vaksin Mpox massal belum diperlukan untuk masyarakat umum karena belum ada rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Saat ini, vaksin diprioritaskan untuk kelompok berisiko tinggi. Nadia juga mengungkapkan bahwa stok vaksin untuk tahun ini masih mencukupi, sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk penambahan.
