PANTAU LAMPUNG— Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa angka pengangguran di Indonesia berhasil turun dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan di tengah isu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantui pasar kerja domestik.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk menjaga konsumsi rumah tangga—yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia—pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. “Selama periode 2015-2024, telah tercipta 21,3 juta tenaga kerja, dan setengah dari jumlah itu terjadi dalam periode 2022-2024. Ini menunjukkan adanya akselerasi dalam penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Ia juga mencatat bahwa rata-rata penambahan tenaga kerja per tahun mencapai 2,1 juta orang dalam periode 2015-2024, dengan angka ini meningkat menjadi 3,7 juta orang per tahun dalam tiga tahun terakhir. “Akibatnya, tingkat pengangguran menurun dari 6,26 persen selama pandemi COVID-19 menjadi 4,82 persen saat ini,” jelas Sri Mulyani.
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 255,6 juta jiwa dengan angkatan kerja sebanyak 128,3 juta orang, dan jumlah yang bekerja mencapai 120,9 juta orang. Sementara pada tahun 2024, jumlah penduduk meningkat menjadi 281,6 juta jiwa dengan angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang, dan jumlah pekerja mencapai 142,18 juta orang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan agar tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan ke level 4,5 persen-5 persen pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, masih terdapat 7,2 juta pengangguran di Indonesia. Meskipun jumlahnya turun sebesar 790 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, PLT Kepala BPS Amalia Widyasanti mengungkapkan bahwa angka pengangguran tetap tinggi karena tidak semua angkatan kerja yang baru masuk berhasil mendapatkan pekerjaan.
