JAKARTA, PL— Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan terkait penyelenggaraan balap mobil listrik yang rencananya akan tetap digelar di Jakarta pada bulan Juni 2022.
Menurut Karyono, program balap mobil Formula E saat ini bukan prioritas kebutuhan masyarakat Jakarta.
“Yang menjadi prioritas saat adalah masalah penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya seperti pemulihan ekonomi,” kata Karyono.
Selain fokus pada penanganan pandemi yang kondisinya masih tidak menentu, lanjut Karyono, semestinya Anies Baswedan mengutamakan penanganan banjir, kemacetan, penataan pemukiman, dan menepati janji kampanye seperti halnya merealisasikan DP rumah tanpa DP (0%) bukan malah membuat program mercusuar sekadar untuk mengejar popularitas dan gagah-gagahan.
“Formula E tidak cukup efektif jika diperuntukkan menggaet pemilih pada kontestasi pemilu 2024. Anies Baswedan mesti mengambil kebijakan menyesuaikan kebutuhan fundamental masyarakat Jakarta saat ini. Prioritas masyarakat saat ini masih terkait penanganan pandemi, banjir, kemacetan, pemukiman, dan lapangan pekerjaan” kata Karyono Wibowo dalam Diskusi Publik bertema Dilema Formula E DKI Jakarta, Senin (27/09).
Berdasar pengamatannya, Formala E memang terbilang project bergengsi di kalangan elite tertentu. Tapi, bukan prioritas masyarakat saat ini.
Menurut mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia ini, ada beberapa dugaan terkait skenario yang ingin disasar dari penyelenggaraan formula E tahun 2020-2024.
Pertama, selain ada kalkulasi di atas kertas beberapa keuntungan dari sisi pendapatan daerah dan pergerakan perekonomian, kemungkinan ada tujuan terselubung di balik program Formula E, yaitu untuk membangun legacy sebagai salah satu modal politik untuk melenggang pada kontestasi pilpres 2024. Kedua, patut diduga proyek ini untuk mengumpulkan logistik guna kontestasi pemilu 2024 dan yang ketiga diduga menjadi bagian dari upaya untuk balas budi pada sponsor ketika pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu.
“Balas budi politik sudah bukan menjadi rahasia lagi. Salah satu polanya adalah membagi pekerjaan proyek pembangunan yang didanai APBD. Modus seperti ini bukan hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta.” pungkasnya.
(PL-03)
