Jakarta, PL— Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut agar esensi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI memberi optimisme. Namun, Pengamat Politik tersebut berharap optimisme tersebut tidak hanya di dalam kertas, Senin (16/8).
“Tetapi skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan presiden diharapkan tidak berhenti di atas kertas. Jangan sekadar menjadi teks pidato tanpa aksi nyata,” kata Karyono menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (16/8).
Menurutnya, pidato kenegaraan yang disampaikan presiden telah menjadi dokumen negara. Maka dari itu, isi pidato presiden harus direalisasikan.
Dia berharap semua pejabat pemerintahan di bawah presiden harus mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden. Misal, Presiden Jokowi minta harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 ribu dan beberapa jenis obat penangan COVID-19 gratis, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, perlunya akselerasi vaksinasi, sinergitas kebijakan dan koordinasi antar-lembaga maka harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab soal ini.
Begitu pula, arahan presiden yang terkait dengan percepatan dan efektifitas bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra-Kerja, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM yang diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen harus segera terealisasi dan tepat sasaran.
“Semua pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab harus memastikan semua arahan presiden berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak boleh lagi terjadi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta di lapangan,” kata Karyono menegaskan.
Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan perlu ada sanksi tegas kepada pejabat yang kinerjanya sangat buruk, terlebih bagi yang menyalahgunakan wewenang.
Dia pun mengingatkan, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan sudah tegas mengatakan, tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan di tengah situasi pandemi.
“Arahan presiden ini harus benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Tak kalah pentingnya, diperlukan dukungan dan sinergi antar-lembaga negara guna mensukseskan program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, kata Karyono, presiden juga mengulas skema kebijakan ekonomi di tengah pandemi dan pasca-pandemi.
Ada hal penting dan substansial dari isi pidato Presiden Jokowi, yakni penting untuk menjaga ekuilibrium atau keseimbangan antara kesehatan masyarakat dengan masalah ekonomi, sosial dan sektor lain.
Dia mengatakan, skema manajemen keseimbangan dalam penanganan pandemi memang menjadi keniscayaan, bahkan sejumlah negara melakukan hal yang sama.
“Penanganan pandemi itu ibarat merawat bayi kembar siam. Semua aspek harus dirawat untuk menjaga agar tetap hidup,” tuturnya.
Hal itu juga terungkap dalam pidato presiden “bahwa pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian”.
Poin penting lain dari isi pidato presiden adalah persoalan kemandirian di bidang industri farmasi dan alat kesehatan. Presiden mengakui hal ini masih menjadi persoalan serius yang harus dipecahkan.
“Atas hal itu, saya berharap pemerintah serius mewujudkan kemandirian di bidang farmasi dan alat kesehatan serta mendorong kemandirian bangsa di bidang lain. Kemandirian bukan sekadar slogan tetapi menjadi kebutuhan, apalagi di tengah situasi sulit menghadapi pandemi,” ujar Karyono.
Karyono juga sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju.
“Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita,” demikian Karyono
(*)
