BANDAR LAMPUNG, PL – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengungkapkan, pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini banyak memprioritaskan krisis kesehatan, sosial, dan hal-hal terdampak pandemi Covid-19.
“Hampir semua aktivitas usaha di wilayah kota Bandar Lampung lumpuh ya,” kata Eva ketika dimintai keterangan pada acara Rapat Paripurna DPRD Bandar Lampung, yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandar Lampung TA 2020, Jumat (2/7/2021).
Ia juga menjelaskan, pandemi Covid-19 membuat perekonomian Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi yang luar biasa.
Sehingga salah satu sumber pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yaitu pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar 65 persen, bila dibandingkan saat kondisi normal di periode yang sama.
“Laporan keuangan telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan provinsi Lampung pada tanggal 15 Maret sampai 30 April 2021,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan pendapatan yang sah dianggarkan adalah Rp 1,29 Triliun lebih, dan terealisasi Rp 537,54 Miliar atau hanya tercapai sebesar 41,54 persen.
“Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer provinsi sebesar Rp 1,63 Triliun dan terealisasi Rp 1,49 triliun atau 91,74 persen,” kata Wali Kota.
Sedangkan kelompok lain yang pendapatannya sah dianggarkan sebesar Rp 123,15 miliar, terealisasi sebesar Rp 114,41 miliar atau 94,90 persen.
Total anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 3,15 triliun, dari Anggaran tersebut hingga Desember 2020 telah terealisasi sebesar 67,50 persen atau Rp 2,12 triliun dengan rincian sebagai berikut:
- Bagian belanja operasi yang dioperasikan sebesar Rp 2,36 triliun, terealisasi Rp 1,83 triliun atau 77,60 persen.
- Bagian belanja modal Rp 752,13 miliar, terealisasi Rp 263,72 miliar atau sebesar 35,6 persen.
- Bagian belanja yang tidak terduga yang dianggarkan Rp 32 miliar, terealisasi Rp 26,42 miliar atau 82,62 persen.
(*)
