oleh

Arinal: Analisi Ekonomi Wewenang DPRD

BANDAR LAMPUNG, PL– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, analisi sisi ekonomi di Provinsi Lampung merupakan wewenang DPRD. Karena itu, ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung agar kurangi menganalisa dari sisi ekonomi.

“DPRD ada menurutnya, berbagai macam komisi,” katanya saat Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terhadap jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020, digelar di ruang sidang DPRD Lampung, Jumat (25/6).

Sebelumnya, BPS Provinsi Lampung merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I tahun 2021 minus 2,10 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2020. Dengan demikian Lampung nomor empat dengan pertumbuhan ekonomi terendah.

“BPS Lampung perlu pengkajian secara matang tidak berdasarkan rutinitas-rutinitas, tetapi perlu juga kita undang agar jawaban-jawaban per triwulan itu seperti apa. Saya tidak sependapat karena Ketua BPS selalu melakukan analisa ekonomi. Karena tugas-tugas ini ada di DPRD yang mengawasi pemerintah dan memberikan masukan,” ujar Arinal.

Ditambahkan, dirinya tidak paham BPS sekarang. Karenya dia berharap kita undang.

Menurutnya, terkait kondisi perekonomian provinsi Lampung khususnya pada triwulan 1, 2021 dapat disampaikan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Lampung masih menunjukkan tren meningkat, walaupun tidak sehebat atau tidak separah pada provinsi lainnya.

Lalu pada minggu ke 3 Maret 2021 terdapat 10 kabupaten di Provinsi Lampung berada pada zona orange.

Hal ini, lanjut dia, ada kecenderungan kasus meningkat. “Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya pengendalian Covid-19.”

Sehingga, upaya yang dilakukan melalui pembatasan aktifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, dan dampaknya adalah kegiatan ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis. 

“Penurunan pendapatan perkapita, meningkatkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Ini pun harus kita waspadai karena secara statistik jumlah penduduk kita terdaftar, yang tidak terdaptar setiap hari juga masuk dari provinsi lain sehingga akan menjadi beban kita yang dijadikan oleh statistik merupakan salah satu penurunan kemiskinan,” unjarnya.

Oleh karena itu, ia menambahkan, pada kesempatan ini ia berharap pada triwulan 1 2021 pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar minus 2,10, tapi apabila dibandingkan dengan triwulan 4 2020 ekonomi Lampung pada triwulan 1 2021 tumbuh sebesar 3,04 persen yang merupakan pertumbuhan terbaik se-sumatera.

“Jangan mudah mendengar dan mencaci-maki bahwa Provinsi Lampung urutan terakhir dari Sumatera. Karena ini kenyataan bahwa Lampung sampai hari ini bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah 40 persen kebutuhan,” ujar Arinal.

Dia juga berharap kepada anggota Dewan agar BPS Lampung perlu pengkajian secara matang, tidak berdasarkan rutinitas-rutinitas.

(PL 02 – PL 03)