PANTAU LAMPUNG – Banyaknya menteri yang menjadi sorotan publik memicu wacana reshuffle kabinet menjelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” ujar Muzani saat ditanya mengenai isu tersebut.
Sorotan terhadap Menteri Kabinet Prabowo
Sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo menjadi perhatian publik karena berbagai persoalan. Berikut beberapa kasus yang mencuat:
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
Pada 23 Oktober 2024, Yandri mengakui penggunaan kop surat kementerian untuk undangan acara keluarga sebagai kesalahan administrasi. - Gus Miftah, Eks Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Umat Beragama
Pada 6 November 2024, Gus Miftah mengundurkan diri setelah video viral memperlihatkan dirinya mengolok seorang penjual es teh saat acara pengajian. - Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendiktisaintek
Pada 20 Januari 2025, ratusan ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai sebagai protes terhadap kebijakan pemberhentian mendadak sejumlah pegawai di kementerian tersebut.
Gerindra Akan Konsultasi dengan Presiden
Ahmad Muzani juga mengungkapkan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan berbagai persoalan negara, termasuk isu-isu yang menjadi perhatian publik dalam momentum 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,” ujar Muzani.
Rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR, dengan tujuan menyampaikan aspirasi dan masukan demi perbaikan kinerja pemerintah.
Deskripsi:
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan keputusan reshuffle kabinet berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Isu ini mencuat setelah beberapa menteri menjadi sorotan publik, termasuk Yandri Susanto, Gus Miftah, dan Satryo Soemantri Brodjonegoro.***