JAKARTA, PL– Isu propaganda politik identitas diprediksi masih akan meramaikan kontestasi pemilu 2024.
Namun alih-alih dapat merebut simpati publik, justri propaganda politik identitas bakal menjadi semacam boomerang bagi penggunanya.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo mengatakan pada Kamis, 4 Maret 2023.
Sistematika propaganda politik identitas memang berhasil di beberapa daerah. Salah satu contoh pada pemilu 2017 di DKI Jakarta.
Tapi, propaganda yang bertujuan menjatuhkan lawan politik menerapkan isu Sara, Ras, Suku dan Budaya serta Agama itu tidak akan berpengaruh signifikan pada pemilihan presiden tahun 2024.
“Dalam pilpres 2014 dan 2019 kan isu-isu politik identitas itu ada, misalnya isu komunis, isu agama, isu sara nah itu kan berhamburan diembuskan ke masyarakat secara struktur dan masif. memang ada pengaruhnya, tapi faktanya yang menggunakan isu itu dalam pilpres kan itu kan kalah faktanya,” tuturnya.
Mas Kar, begitu dirinya akrab dipanggil— mengingatkan kepada kontestan politik agar lebih berhati-hati untuk menerapkan propaganda politik identitas.
“isu politik identitas tidak efektif, malah bisa jadi akan mengalami kekalahan sebagaimana pilpres yang sudah-sudah,” katanya.
Selain berakibat menjadi boomerang bagi penggunannya, propagana politik identitas juga disebutnya bisa berakibat perpecahan antar masyarakat.
Aparat penegak hukum hingga panitia pemilu diimbau untuk menjalankan undang-undang pemilu, yakni menindak tegas para oknum yang mengganggu kestabilan politik dan keamanan dampak propaganda politik identitas.
Para aparat penegak hukum dan panitia/pengawas pemilu dapat berpegang teguh pada undang-undang pemilu untuk bekerja profesional dalam menjaga kestabilan negara akibat perpecahan dari propaganda politik identitas.
Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diurai pada Pasal 280 ayat (1) terkait larangan menyampaikan materi kampanye berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
(Alfa)
