PANTAU LAMPUNG– Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal menunjukkan konsistensi dan cenderung menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam siaran persnya, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, mengkritik sikap Jokowi setelah putusan MK nomor 60 dan 70 yang semula dianggap memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Namun, harapan tersebut segera pupus setelah DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat Baleg.
“Faktanya, awalnya Kaesang Pangarep tidak memiliki peluang untuk maju dalam Pilkada karena masalah usia. Namun, keputusan terbaru di Senayan justru membuka jalan bagi anak Presiden Jokowi untuk ikut serta,” kata Noval pada Rabu malam (21/8).
Noval menilai langkah DPR RI menunjukkan bahwa keputusan mereka tampaknya dipengaruhi oleh ketua umum partai politik, bukan berdasarkan aspirasi rakyat. “Ada kesan bahwa ketua partai politik dipengaruhi oleh figur seperti Pinokio Jawa, yang kemudian disebut Raja Jawa. Ini menunjukkan adanya permainan politik di balik layar,” ujarnya.
Noval juga menyoroti ketidakkonsistenan pernyataan Jokowi terkait putusan MK. Pada tahun 2019, Jokowi menyebut bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, Noval menilai bahwa pernyataan Jokowi belakangan ini terkesan tidak menghargai lembaga tersebut.
“Ketika MK tidak berpihak kepada Jokowi, ia tampaknya berusaha untuk mengeliminasi atau bahkan meragukan legitimasi MK,” kata Noval.
Noval khawatir bahwa menjelang akhir masa jabatan Jokowi, alih-alih memperbaiki kinerjanya, Presiden justru akan menambah daftar masalah politik yang ada. “Khawatirnya, dalam 2-3 bulan mendatang, Jokowi bukannya membersihkan ‘dosa-dosanya’, malah akan menambah beban politik yang sudah ada,” pungkas Noval.
