PANTAU LAMPUNG– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kesediaannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan sesuai dengan konstitusi.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa syarat utama dukungan tersebut adalah kesamaan visi mengenai arah bangsa. “Bagi kami, keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah prioritas utama,” kata Said Abdullah. Ia menegaskan bahwa dukungan PDIP tidak harus berarti keterlibatan langsung dalam pemerintahan.
“PDIP akan menentukan posisinya sendiri dalam lima tahun ke depan. Kami akan memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi partai,” tambahnya.
Said Abdullah juga memberikan apresiasi terhadap wacana Prabowo yang berencana membentuk Kabinet Zaken, yang akan diisi oleh kalangan profesional. Namun, ia juga menekankan bahwa bukan berarti menteri yang berasal dari partai politik tidak profesional. “Beberapa menteri dari parpol yang saat ini menjabat adalah profesional di bidangnya, seperti Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto, dan Azwar Anas,” ujarnya.
Menurut Said, Prabowo akan menentukan sendiri jumlah menteri yang dibutuhkan dalam kabinetnya. Ia menambahkan bahwa kinerja para menteri akan selalu berada di bawah pengawasan DPR melalui rapat kerja yang diadakan setiap tiga bulan. “DPR akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja para menteri dalam rapat kerja yang rutin,” jelas Said.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco mengungkapkan bahwa Prabowo saat ini tengah fokus pada penyusunan komposisi dan nomenklatur kementerian. “Pak Prabowo masih berkonsentrasi pada penggodokan nomenklatur dan pemilihan individu yang akan mengisi kursi di kabinet,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
