PANTAU LAMPUNG – Wasekjend Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai desakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Muktamar PKB dibatalkan hanyalah merupakan pendapat pribadi Ketua PBNU, Habib Umarsyah.
Huda menyatakan bahwa pernyataan Umarsyah, yang meminta agar Muktamar PKB yang dijadwalkan pada 24-25 Agustus 2024 dibatalkan, tidak mencerminkan sikap resmi PBNU. “Kelihatannya itu sikap pribadi,” tegas Huda saat mengomentari pernyataan Umarsyah.
Menurut Huda, pernyataan tersebut tidak mewakili posisi PBNU secara keseluruhan. “PBNU itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang. Itu tidak tepat,” ujarnya, mengingat AD/ART PBNU yang melarang keterlibatan langsung dalam politik praktis.
Huda juga mempertanyakan kapasitas Umarsyah dalam memprotes pelaksanaan Muktamar PKB. “Kami enggak tahu beliau mewakili siapa. Beliau juga bukan orang PKB,” tambah Huda.
Sebelumnya, Ketua PBNU Habib Umarsyah meminta agar PKB membatalkan pelaksanaan Muktamar di Bali yang dijadwalkan berlangsung pada 24-25 Agustus 2024. Umarsyah mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemaksaan pelaksanaan Muktamar dapat menimbulkan gesekan antar elemen masyarakat Bali. “Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Umarsyah melalui keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar Muktamar PKB tandingan di Jakarta pada awal September 2024.
