PANTAU LAMPUNG— Dalam menghadapi ketegangan yang meningkat antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PBNU didorong untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai langkah strategis untuk memperbaiki hubungan dan struktur internal PKB.
Dorongan untuk MLB muncul seiring dengan rencana PKB yang akan menyelenggarakan Muktamar PKB 2024 di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Para kiai dan pengasuh pesantren, yang mengadakan pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada 12 Agustus 2024, menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai arah dan kebijakan PKB.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Amin Said Husni, Anwar Manshur, dan Abdul Hakim Mahfudz, serta kiai dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini, mereka mencapai dua kesepakatan utama: pertama, pengakuan atas hubungan ideologis, historis, politik, organisatoris, dan kultural antara PBNU dan PKB; kedua, desakan agar PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB.
Anwar Iskandar menilai bahwa PKB semakin jauh dari prinsip-prinsip dasar yang dipegang sejak didirikan. Usulan MLB, yang dikenal sebagai “muktamar tandingan,” mendapat pembenaran dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Meski demikian, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak dalam posisi untuk merancang MLB sebagai bagian dari perbaikan PKB, melainkan lebih pada tanggung jawab moral untuk membenahi PKB yang dianggap melenceng dari khittah NU.
Gus Yahya menjelaskan, “Tanggung jawab moral ini mirip dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jika ada masalah, orang tua turut diperhitungkan.”
Isu muktamar luar biasa ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, yang dianggap menghilangkan peran strategis Dewan Syuro dalam struktur partai. Amin Said Husni mencatat bahwa pada awal berdirinya PKB, strukturnya hampir sama dengan NU, dengan Dewan Syuro memiliki fungsi penentu utama. Namun, saat ini, peran Dewan Syuro dianggap tereduksi.
Sebelumnya, pertemuan serupa juga telah diadakan di Hotel Yusro Jombang, di mana puluhan anggota Dewan Syuro dan mantan Dewan Syuro PKB mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang pengurangan peran Dewan Syuro. Mereka berharap PBNU segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki keadaan internal PKB.
“Dewan Syuro kini hanya berfungsi sebagai pengawas terbatas,” ungkap Lutfi Andalusie, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon. “Kami menginginkan PBNU mengambil langkah-langkah kongkret untuk memperbaiki situasi ini,” tambahnya.
