oleh

Mukadimah Pelik Rumitnya Pendidikan di Indonesia, Rektor Unila Kena OTT KPK

Oleh Ferdy Gunsan

Kasus tangkap tangan rektor Universitas Lampung (Unila) adalah mukadimah pelik dari rumitnya pendidikan di Indonesia. Kenapa kita enggak melihat sejarah?

Kita pernah mencetak mahasiswa yang berpotensi lulus test. Selain itu, kita pernah punya pengembangan pengumuman langsung satu hari yang dapat menghindari KKN, sedangkan bagi calon mahasiswa kedokteran yang kurang beruntung untuk masuk Perguruan Tinggin Negeri (PTN), maka bisa mendaftar ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sistem pendidikan ini akan lebih menghidupi perguruan tinggi. Akan tetapi bagi mahasiswa PTS yang baru lulus mesti mengikuti ujian sesuai prosedur dan soal PTN, maka baru bisa kita samakan.

Jalur mandiri lebih baik dibubarkan demi menjaga kualitas PTN dan menambah kuota mahasiswa kedokteran di PTS.

Fakultas Kedokteran juga akan lebih baik seperti dulu, yakni menerapkan sistem IKATAN DINAS. Kenapa? Karena di pelosok negeri Indonesia masih kekurangan DOKTER.

Selain itu, alasan menerapkan sistem ikatan dinas karena dapat memberi peluang bagi orang yang kurang mampu namun diberkahi semangat dan kecerdasan untuk masuk fakultas kedokteran.

Melihat realita sekarang ini, orang miskin musykil jadi dokter, aih. Sebab, untuk masuk Unila perlu 250 juta.

Pesan saya soal fakultas kedokteran ini masih ada lagi. Yakni selain menyoal rektor Unila dan sistem Ikatan Dinas, pesan sayay yang lain adalah

“Jangan juga sampai terulang kembali ada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Lampung yang menerima Mahasiswa fakultas kedokteran dari lulusan SMA jurusan IPS dengan cara masuk ujian persamaan IPA”

Sudah jelas persoalan itu ndak kate dalilnya. Mahasiswa kedokteran harus dari IPA dan enggak ada tuh istilah persamaan IPA. O M G

Takutnya kalau main sogok nyodok begini nanti banyak lulusan kedokteran yang salah diagnosa pasien, dan bisa jadi melaikan malpraktek. Ih serem

Soal pemilihan Rektor juga harus transparan, harus dipilih berdasar kemampuan, bukan like dislike atau ada upeti dan persetujuan dari penentu kebijakan,(harus netral dan tidak kongkalikong).

Saya mengimbau, mengimbau nih ya. PTN biarkan sebagai pendidikan murni yang tidak dibebani para profesor, pimpinan dan dosen pengelola Badan Layanan Umun yang bisa mencuil uang dari penerimaan mahasiswa baru.

Soal pembangunan kampus, salary menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan perawatan bangunan dan keperluan lain diambil dari uang kuliah.

Bagi beasiswa juga nih ya, lebih baik tidak mengenal kaya atau miskin. Lebih baik untuk yang minat sekaligus cerdas.

Bagi orang yang kurang mampu tapi tidak memiliki kecerdasan dalam bidang kedokteran, maka biarkan dia memilih minatnya. Barangkali bakatnya akan berkembang dalam pertanian dan yang lain.

Puluhan tahun lalu banyak mahasiswa abadi karena malas kuliah, karena tidak mampu, karena harus bekerja toh negara ini tetap berjalan tanpa harus semua punya gelar.

Semua manusia sudah ada jalannya masing-masing. Jangan dipaksakan jika anak-anak kita tidak mampu dalam pendidikan. Salurkanlah mereka ke jalan yang sesuai dengan kemampuan mereka, yakin akan menemukan ke suksesan.

Ferdy Gunsan