Otsus Dukung Pembangunan Papua

Berita Terkini, Ekonomi2369 Dilihat

BANDAR LAMPUNG, PL— Lingkar Diskusi Indonesia akan menyelenggarakan zoom meeting pada Rabu 9 Juni 2021 pukul 14.00. Zoom meeting bertema Peran Otsus Dalam Mendukung Pembangunan dan Mewujudkan Kesejahteraan Papua tersebut, ditujukan untuk membahas kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Selasa (8/6).

Pembicara dalam Meeting Zoom tersebut ialah, Anggota DPR RI Marten Doum, Anggota DPR RI Yan Permanes Mandenas, Direktur Eksekutif Indonesian Publlliiik Institute (IPI) Karyono Wibowo, Dir Executive IPSS Dr. Sri Yunanto dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth.

“Sejak tahun 2004 hingga saat ini , pemerintah pusat melalui berbagai program dari kementerian selalu membangun tanah papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” berdasarkan info yang Pantau Lampung terima dari Direktur Eksekutif Indonesia Public Isntitute, IPI Karyono Wibowo, Selasa (8/6).

Selain itu, keseriusan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam membangun papua tertulis dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Tak berhenti di situ, ada pula inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Data kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 mengalokasi anggaran pembangunan insfrastruktur untuk Provinsi Papua mencapai 6,12 Triliun. Sementara untuk Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasi anggaran insfrastruktur Rp 3,67 triliun. Digunakan untuk bidang SDA 600 Miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, pemukiman Rp 320 Miliar dan perumahan mencapai 200 Miliar.

Empat program kementerian PUPR di atas tersebut merupakan ditujukan untuk mewujudkan insfrastruktur yang andal. Namun, sekaligus menjadi tantangan yang dihadapi wilayah paling timur Indonesia.

BACA JUGA :   Keluarga Besar Merpati Turut Doakan Temannya yang Berangkat Umroh

“Karena itu, Lingkar Diskusi Indonesia merasa perlu ada pembahasa lebih lanjut guna mengawal program-program pemerintah Repbulik Indonesia tersebut,” berdasarkan info yang Pantau Lampuang terima.

(PL 01/03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *