PANTAU LAMPUNG – Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menegaskan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa penambahan jumlah kementerian di kabinet mendatang seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk bagi-bagi kekuasaan atau balas budi politik.
Saat ini, kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memiliki 34 kementerian. Chico Hakim mengingatkan bahwa penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan dampak terhadap keuangan negara.
“Harapan kami adalah penambahan kementerian ini tidak hanya digunakan untuk bagi-bagi jabatan atau balas budi. Kabinet yang gemuk bisa menjadi beban finansial yang berat bagi negara, karena seluruh jajaran menteri digaji dengan uang rakyat,” ujar Chico.
Dia menekankan bahwa penambahan jumlah menteri harus memberikan dampak positif dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. “Kami berharap kabinet yang baru dapat bekerja secara efektif dan efisien. Namun, keputusan akhir terkait jumlah kementerian adalah hak prerogatif presiden terpilih,” tambah Chico.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan mengalami penambahan jumlah kementerian. Namun, Dasco masih enggan mengungkapkan angka pasti penambahan tersebut.
“Memang akan ada penambahan kementerian, tapi jumlah pastinya masih dalam proses finalisasi,” kata Dasco. Dia menjelaskan bahwa penambahan kementerian ini bertujuan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan bahwa formulasi terkait jumlah kementerian masih terus dibahas untuk memastikan bahwa struktur kabinet mendatang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemerintahan yang lebih baik.