PANTAU LAMPUNG – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membatalkan pelaksanaan Muktamar PKB yang dijadwalkan berlangsung di Bali mulai hari ini, 24 Agustus 2024.
Ketua PBNU, Habib Umarsyah, menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi konflik yang mungkin timbul jika Muktamar PKB tetap dilaksanakan. “Kami khawatir jika acara ini tetap dipaksakan, akan muncul gesekan antara berbagai elemen masyarakat,” ujar Habib Umarsyah dalam keterangan resminya.
Penolakan terhadap pelaksanaan Muktamar PKB datang dari berbagai kelompok di Bali, termasuk Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali. Menurut Habib Umarsyah, keberadaan acara tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali yang merupakan pusat pariwisata nasional.
Dia juga meminta agar Polda Bali mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang bisa mempengaruhi keamanan dan stabilitas ekonomi daerah tersebut. Selain itu, PBNU mendesak Pemerintah Daerah Bali untuk mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKB yang rencananya diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center.
Sementara itu, penolakan juga disuarakan oleh Penglingsir Pura di Bali terhadap rencana apel kesetiaan yang akan digelar oleh GP Ansor dan Pagar Nusa. Menurut Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan, acara tersebut dapat menimbulkan keresahan dan dampak negatif terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
“Kami menyatakan penolakan terhadap kegiatan yang melibatkan ribuan orang dari luar Bali, karena dapat memberikan dampak buruk pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali,” kata Juli Artawan saat konferensi pers.
