Baru Ada 2 Hotspot, Mabes TNI Minta Pringsewu Jangan Lengah Hadapi Karhutla
PANTAU LAMPUNG — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pringsewu menjadi perhatian serius memasuki musim kemarau 2026. Untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar, Mabes TNI menggelar sosialisasi dan penyuluhan Karhutla di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat, dan warga dalam menghadapi potensi Karhutla.
Tim penyuluh Karhutla dari Mabes TNI hadir dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko selaku ketua tim. Ia didampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Sosialisasi turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Tri Handoko menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Menurutnya, kondisi cuaca yang cukup panas selama musim kemarau harus menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
“Karena itu kita perlu bersama-sama, bahu-membahu dan bergotong royong menjaga agar Karhutla tidak terjadi,” kata Tri Handoko.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan data satelit, wilayah Kabupaten Pringsewu saat ini tercatat memiliki dua titik hotspot. Meski jumlah tersebut relatif terbatas, kewaspadaan masyarakat dinilai tetap harus ditingkatkan.
Tri Handoko juga mengingatkan agar sosialisasi mengenai bahaya Karhutla tidak berhenti pada kegiatan formal. Edukasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat masyarakat.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Keluhan Warga soal Damkar
Di balik agenda sosialisasi pencegahan Karhutla, sesi tanya jawab justru mengungkap sejumlah persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat, terutama terkait pelayanan pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Pringsewu.
Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur menyampaikan keluhan terkait lambannya respons mobil Damkar ketika masyarakat membutuhkan penanganan darurat.
Selain persoalan waktu kedatangan, ia juga menyoroti kondisi peralatan Damkar yang dinilai belum memadai. Salah satunya menyangkut kekuatan pendorong air yang dianggap kurang maksimal sehingga semburan air tidak cukup kuat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno. Keduanya mengatakan mobil Damkar terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
Mereka mengusulkan agar armada Damkar dapat disiapkan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting mengingat perkembangan permukiman yang semakin padat sehingga membutuhkan sistem respons kebakaran yang lebih cepat.
DPRD Dorong Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Persoalan sarana dan prasarana Damkar juga mendapat perhatian dari anggota DPRD Pringsewu, Anton Subagiyo.
Politisi Partai Golkar tersebut meminta pemerintah daerah menjadikan peningkatan sarana pelayanan pemadam kebakaran sebagai salah satu program prioritas dalam penganggaran.
Menurut Anton, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung hingga Desember.
“Alam penyusunan anggaran baik APBD perubahan 2026 dan APBD murni tahun 2027 bisa dialokasikan anggarannya sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan yaitu Karhutla,” ujar Anton.
Ia menegaskan, penguatan armada dan fasilitas Damkar bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Anton mengingatkan bahwa sarana mobil Damkar merupakan bagian dari pelayanan dasar, khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, armada dan peralatan Damkar harus memiliki kualifikasi yang baik agar mampu memberikan pelayanan secara cepat dan optimal ketika terjadi kebakaran.
Sosialisasi Mabes TNI tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu mendorong peningkatan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang panas dan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung beberapa bulan ke depan, pencegahan Karhutla dinilai menjadi tanggung jawab bersama.