Warga Banjarejo Minta Jembatan Way Sekampung Dibangun, Suherman Siap Perjuangkan

PANTAU LAMPUNG — Reses Ketua DPRD Pringsewu Suherman bersama masyarakat di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Minggu (30/8/2026), berubah menjadi ruang curhat warga.

Seratusan warga dari Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara memanfaatkan agenda reses tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih mereka hadapi. Mulai dari jalan rusak, sulitnya akses antarpekon, kebutuhan jembatan hingga kartu BPJS bantuan pemerintah yang disebut tidak lagi aktif.

Dalam pertemuan itu, setidaknya ada tiga persoalan utama yang menjadi sorotan warga. Infrastruktur jalan, akses penghubung antarwilayah, serta layanan kesehatan melalui BPJS menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan.

Salah satu keluhan datang dari masyarakat Kecamatan Pagelaran Utara yang meminta pemerintah melanjutkan pembangunan jalan hotmix dari Pekon Fajarmulya menuju Pekon Fajarbaru.

Jalan sepanjang sekitar 16 kilometer tersebut disebut mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi itu membuat aktivitas warga, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, menjadi semakin sulit.

Warga berharap pembangunan jalan yang sebelumnya telah dimulai melalui program jalan inpres dapat kembali dilanjutkan hingga tuntas.

Tak hanya soal jalan, warga Pekon Banjarejo juga meminta agar akses menuju Kecamatan Pagelaran melalui kawasan Bendungan Way Sekampung dapat dibuka.

Menurut warga, apabila akses tersebut bisa digunakan, perjalanan dari Banjarejo menuju Pagelaran hanya membutuhkan jarak beberapa kilometer dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Namun karena akses tersebut belum dapat dilalui masyarakat, warga terpaksa mengambil jalur memutar melalui Pringsewu atau Kecamatan Banyumas, kemudian menuju Pringsewu dan Pagelaran.

Akibatnya, jarak perjalanan menjadi jauh dan waktu tempuh bisa mencapai sekitar 30 hingga 45 menit.

“Kalau akses bendungan bisa dibuka, tentu lebih dekat dan menghemat waktu,” keluh warga dalam agenda reses tersebut.

Persoalan akses juga dirasakan masyarakat Banjarejo yang berada di sekitar perbatasan dengan Pekon Bumiarum.

Sudah puluhan tahun masyarakat dari dua wilayah tersebut dipisahkan aliran Way Sekampung. Untuk menyeberang, warga masih mengandalkan rakit dengan biaya sekitar Rp5.000 per orang sekali jalan.

Artinya, warga yang harus pergi dan pulang perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp10.000.

Kondisi tersebut dirasakan cukup berat, terutama bagi pelajar dan masyarakat yang setiap hari harus beraktivitas menuju Bumiarum maupun wilayah Pringsewu.

Warga bahkan mengaku pernah bersedia menghibahkan sebagian lahan untuk pembangunan jembatan. Namun, rencana tersebut hingga kini belum terealisasi.

Beberapa tahun lalu, pemerintah disebut sempat merencanakan pembangunan jembatan di lokasi tersebut. Bahkan, material berupa besi jembatan sempat ditumpuk di sekitar sungai.

Namun pembangunan tak kunjung terlaksana.

Untuk menghindari biaya penyeberangan menggunakan rakit, sebagian warga memilih jalur alternatif melalui jalan onderlag yang melintasi perkebunan warga menuju Pekon Sinar Baru Timur, Dusun Sinar Gunung, kemudian menuju Bumiarum melalui jembatan gantung.

Jalur tersebut tentunya menjadi pilihan yang tidak mudah, terutama ketika kondisi jalan mengalami kerusakan.

Suherman mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan warga akan diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah.

Untuk persoalan jalan di Pagelaran Utara, ia berkomitmen mendorong tindak lanjut pembangunan jalan hotmix yang sebelumnya telah dimulai.

“Semoga harapan warga bisa segera terwujud,” ujar Suherman.

Sementara untuk akses Bendungan Way Sekampung, Suherman berharap pihak pengelola dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat agar akses tersebut bisa dibuka untuk mendukung mobilitas warga.

Sedangkan terkait pembangunan jembatan penghubung Banjarejo-Bumiarum, Suherman mengaku akan memperjuangkan kembali aspirasi tersebut.

Ia juga berharap program pembangunan ribuan jembatan dari pemerintah pusat dapat menyentuh wilayah Pringsewu, khususnya kebutuhan jembatan di Pekon Banjarejo.

BPJS Warga Jadi Sorotan

Selain persoalan infrastruktur, masalah kartu BPJS bantuan pemerintah juga menjadi salah satu keluhan paling krusial dalam reses tersebut.

Suherman mengungkapkan, masyarakat mengeluhkan kartu BPJS yang tiba-tiba tidak aktif ketika hendak digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, persoalan tersebut cukup menyulitkan masyarakat karena sebagian warga baru mengetahui kartu BPJS mereka tidak aktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan.

“Jadi banyak masyarakat yang mau berobat atau terapi, sampai di rumah sakit ternyata dicek BPJS-nya mati sehingga gagal berobat,” ungkap Suherman.

Ia menyebut terdapat sekitar 64 ribu kartu BPJS masyarakat Pringsewu yang disebut telah diputus oleh pemerintah kabupaten berkaitan dengan persoalan anggaran.

Namun, menurut Suherman, kebijakan tersebut semestinya didahului proses verifikasi dan validasi data.

“Kalau memang mau memutus kartu BPJS, mestinya lakukan validasi data. Jangan sampai warga yang memang tidak mampu justru ikut diputus,” tegasnya.

Suherman menilai jumlah 64 ribu kartu bukan angka yang sedikit. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pemutakhiran data agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan kesehatan tidak menjadi korban kebijakan.

Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut.

“Saya sampai kewalahan menghadapi masyarakat yang mengadu,” kata Suherman.

Menurutnya, dirinya juga sempat diminta menandatangani fakta integritas terkait kebijakan tersebut. Namun ia mengaku belum bersedia karena masih mempertanyakan kejelasan validasi data.

“Saya memang diharapkan tanda tangan fakta integritas, tapi saya belum mau karena belum jelas validasi datanya. Tetapi tanpa persetujuan saya tetap dilakukan pemutusan,” ujarnya.

Suherman berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi. Terlebih, banyak warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara rutin.

Ia juga menyoroti janji bahwa kartu BPJS masyarakat dengan menggunakan KTP Pringsewu akan kembali diaktifkan. Namun, di lapangan masih terdapat warga yang mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.

“Janjinya akan diurus sampai empat atau lima hari, ternyata sampai sebulan juga tidak diurus. Ini sangat disayangkan,” pungkasnya.

Melalui agenda reses tersebut, Suherman memastikan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Bagi masyarakat, harapannya sederhana: jalan yang lebih layak, akses antarwilayah yang lebih mudah, jembatan yang aman, serta jaminan kesehatan yang benar-benar bisa digunakan ketika dibutuhkan.