PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (2/12/2025), di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam pemeriksaan kinerja terkait peran Kementerian Dalam Negeri dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan serta alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan di pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung siap membuka akses seluas-luasnya bagi BPK dalam menjalankan proses pemeriksaan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program ketahanan pangan yang sudah berjalan baik dapat lebih ditingkatkan kualitas dan dampaknya ke masyarakat. Pemprov Lampung akan mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan ini agar hasilnya dapat maksimal,” ujarnya.
Dari pihak BPK RI, Wakil Penanggung Jawab 2 Agus Khotib menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara tematik untuk menilai efektivitas, ketepatan sasaran, serta dampak program ketahanan pangan bagi masyarakat. “Secara nasional, ada 45 tim BPK yang dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Setiap tim akan menelusuri bagaimana anggaran digunakan, apakah tepat sasaran, dan apakah program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terangnya.
Sementara Wakil Penanggung Jawab 3, Sony Rahmat Sulaeman, menambahkan bahwa pemeriksaan difokuskan pada program-program yang mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu penguatan ketahanan dan keamanan negara serta kemandirian pangan. Pemeriksaan akan menilai kinerja program dari periode 2024 hingga Semester I 2025. “Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa setiap program ketahanan pangan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, BPK RI juga mendapatkan paparan mendalam mengenai perkembangan ketahanan pangan di Lampung. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan selama enam tahun terakhir, dari 71,36 pada 2019 menjadi 82,58 pada 2024, menempatkan Lampung dalam kategori “Tahan” hingga “Sangat Tahan”. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan ketersediaan pangan yang lebih baik, tetapi juga keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang meningkat, sekaligus menandakan kemandirian produksi pangan daerah yang semakin kuat.
Selain pemeriksaan dokumen, BPK juga akan melakukan uji petik di enam daerah utama di Lampung, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Uji petik ini melibatkan pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh program ketahanan pangan di lapangan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme pengawasan formal, tetapi juga menjadi stimulus bagi Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat pengelolaan program ketahanan pangan. Dengan pengawasan dari BPK, diharapkan program ketahanan pangan tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pangan di era modern.***
