Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp14,9 Miliar, Empat Tersangka Masuk Lapas
PANTAU LAMPUNG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menahan empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp14,9 miliar lebih tersebut diduga bermasalah pada tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang diduga berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek.
“Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik menemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian dalam proses pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan,” jelas Rita, Jumat (20/11/2026).
Dugaan Pengondisian Pengadaan hingga Ketidaksesuaian Pekerjaan
Dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut menjadi perhatian penyidik karena persoalan tidak hanya berkaitan dengan hasil pekerjaan fisik, tetapi juga proses pengadaan penyedia jasa.
Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara dalam pelaksanaan proyek, penyidik menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
Temuan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap bagaimana proses pengadaan berlangsung, siapa saja pihak yang berperan, serta bagaimana pelaksanaan pekerjaan hingga menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara.
Setelah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penyidik menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Penetapan keempat tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan peran dan keterkaitan masing-masing pihak dalam rangkaian proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Rita.
Empat Tersangka Ditahan di Lapas Gunung Sugih
Setelah penetapan tersangka, Kejari Lampung Tengah melakukan penahanan terhadap keempat orang tersebut berdasarkan surat perintah penahanan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Seluruh tersangka kini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Rita menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, cermat, dan akuntabel dengan berpedoman pada alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga memastikan proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Kerugian Negara Capai Rp6,74 Miliar
Besarnya indikasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini menjadi salah satu poin penting dalam pengungkapan dugaan korupsi proyek jalan tersebut.
Dari nilai kontrak proyek yang mencapai Rp14,9 miliar lebih, hasil pemeriksaan penyidik menunjukkan indikasi kerugian negara sebesar Rp6.744.764.246,90.
Angka tersebut setara dengan sekitar 45 persen dari nilai kontrak proyek. Meski demikian, besaran kerugian tersebut masih harus ditempatkan sesuai hasil pemeriksaan dan proses pembuktian dalam penanganan perkara.
Rita menyatakan, penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menjaga keuangan negara sekaligus memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan komitmen Kejari Lampung Tengah untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan berintegritas.
“Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Rita.
Kejari Lampung Tengah memastikan proses penanganan perkara akan terus berjalan secara objektif dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.***
