PANTAU LAMPUNG — Menjelang Pilkada Lampung Tengah (Lamteng), PDIP tampaknya akan memberikan rekomendasi kepada Ardito Wijaya sebagai calon yang potensial. Hal ini terlihat dari langkah PDIP yang baru-baru ini mengumumkan pemberian rekomendasi kepada empat kandidat di berbagai daerah, termasuk Pesawaran, Lampung Utara, Way Kanan, dan Tubaba.
Ardito Wijaya, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lamteng, menjadi salah satu nama non-kader PDIP yang dipanggil oleh DPD PDIP Lampung untuk penjaringan kandidat. Dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, Ardito Wijaya melampaui petahana Musa Ahmad dalam berbagai survei. Ketua Tim Penjaringan Pilkada PDIP Lampung, Watoni Noerdin, mengindikasikan bahwa kandidat yang dipanggil ke DPD PDIP memang semakin mengerucut, dengan Ardito Wijaya menjadi salah satu calon utama.
Selain PDIP, Ardito Wijaya juga menarik perhatian Gerindra. Dukungan yang kuat dari kader Gerindra di Lamteng semakin memperbesar kemungkinan Ardito mendapatkan rekomendasi dari partai tersebut. Ini terjadi setelah adanya tuntutan dari kader Gerindra di Lamteng yang meminta agar partai mereka tidak memberikan rekomendasi kepada Musa Ahmad.
Di luar Ardito Wijaya, nama Mardiana, Ketua FKWT Lampung Tengah, juga mencuat sebagai calon potensial dengan tingkat elektabilitas yang tinggi. Mardiana telah menyatakan kesiapan untuk maju dalam Pilkada Lamteng dan bahkan siap bersaing dengan mantan suaminya, Musa Ahmad, jika perlu. Banyak masyarakat Lamteng yang berharap Ardito Wijaya dan Mardiana dapat berpasangan dalam Pilkada mendatang.
Sementara itu, petahana Musa Ahmad, yang juga Ketua Golkar Lamteng, belum mendapatkan rekomendasi dari Golkar maupun partai lain. DPD Golkar Lampung saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap Musa Ahmad terkait keterlibatannya dalam kasus proyek di Lamteng, yang bisa memengaruhi keputusan rekomendasi partai.
Dengan dinamika politik yang berkembang, Pilkada Lamteng semakin menarik untuk diikuti, terutama dengan potensi pergeseran kekuatan dan pasangan calon yang akan mempengaruhi lanskap politik di daerah tersebut.