PANTAU LAMPUNG – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 Kabupaten Lampung Timur akan menagih Pemkab Lampung Timur yang menahan biaya Pilkades bagi 112 desa yang digelar serentak.
Taslim, ketua panitia Pilkades Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana menjelaskan pilkades 112 desa dari 264 desa di 24 kecamatan yang digelar serentak, Senin, 30 Oktober 2023, tiap desa penyelenggara mendapat bantuan dari APBD Murni dan APBD Perubahan 2023 sekitar Rp18 juta per desa.
Tetapi, hingga pesta rakyat tingkat desa berakhir, Pemkab hanya mengucurkan Rp13 juta per desa dan sisanya Rp5 juta tiap desa masih ditahan pemkab. Artinya, masih ada sekitar Rp560 juta untuk 112 desa tersebut yang belum diserahkan kepada desa penyelenggara.
“Pilkades sudah kami laksanakan dengan baik dan lancar. Tapi, sisa Rp5 juta untuk tiap desa termasuk desa kami belum disalurkan,” tegas Taslim yang diamini panitia lain.
Akibat keterlambatan biaya yang bersumber dari APBD itu, sejumlah panitia terpaksa merogoh kocek pribadi agar pilkades di desanya tak terhambat akibat kekurangan biaya. “Agar pilkades lancar dan sukses, ada panitia desa tetangga yang terpaksa mengeluarkan biaya pribadi. Ini sudah sangat keterlaluan,” ujar Taslim.
Oleh sebab itu, mereka minta pemkab segera menyalurkan kekurangan biaya tersebut. “Kami enggak butuh penghargaan lebih dari negara atau pemerintah. Tapi tolong salurkan kekurangan Rp5 juta itu. Karena uang itu untuk bayar utang panitia,” ujar Taslim.
Hal senada dikatakan Imron, ketua panitia Pilkades Kedaton Satu, Kecamatan Batanghari Nuban. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima pelunasan yang kurang Rp5 juta dari Pemkab Lampung Timur, termasuk juga enam desa lain di kecamatan itu yang menggelar pilkades. “Jumlahnya sangat kecil. Tapi sangat berarti bagi kami panitia untuk melunasi selama tahapan hingga pilkades digelar,” tegas Imron.
Hal yang juga dikeluhkan panitia pilkades Kecamatan Wayjepara dan kecamatan lain yang menggelar pesta demokrasi tingkat desa itu. Panitia minta Bupati Dawam Rahardjo segera membayarkan sisa uang tersebut. “Masa iya uang yang enggak seberapa itu tidak dibayarkan. Sedangkan selama tahapan hingga pilkades panitia kerja siang malam,” ujar Budi, ketua panitia Pilkades Labuhanratu Danau Wayjepara.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Heriyansyah mengatakan hal tersebut sudah dibahas Komisi I DPRD Lampung Timur melalui dengar pendapat. “Soal apa hasilnya, silakan teman-teman wartawan tanya langsung ke Komisi I,” ujar mantan Sekretaris Dinas Kominfo itu. Sementara, Ketua Komisi I Gunardi yang merupakan politisi PKB saat dihubungi lewat telepon, tidak merespon meski ponselnya aktif. (asir)
