PANTAU LAMPUNG- OTT KPK diharapkan tak hanya berhenti pada kasus Pemkab Muara Enim dan hanya berfokuas terhadap sejumlah ASN serta Tenaga Ahli BPK RI yang digadang-gadang berkaitan erat dengan jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian di wilayah Sumatera dengan patok harga ratusan hingga miliaran rupiah.
OTT KPK juga diharapkan menyasar penyegelan dan pemeriksaan terhadap kantor BPK RI Perwakilan Lampung karena memberikan status WTP kepada Pemprov Lampung meski menurut Ketum DPD Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M. Nurullah, pemberian WTP itu ia anggap mengkhawatirkan.
Melansir wawaynews.my.id, ia mengungkit temuan utang dan kewajiban tertunggak dalam Anggaran Pemprov Lampung tahun 2025 yang mencapai 786 miliar rupiah, terdiri dari utang belanja operasional dan infrastruktur senilai Rp237 miliar serta tunggakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota sebesar Rp549 miliar.
Yang menjadi pertanyaannya, Pemprov tetap BPK hadiahi WTP tanpa penjelasan kepada publik. Ada apa?
“Ini hal yang sangat janggal dan mengundang tanya besar. Kalau menurut BPK sendiri ada temuan nyata: utang menumpuk hampir Rp800 miliar, dana bagi hasil kabupaten ditahan bertahun-tahun, lalu bagaimana mungkin laporan keuangannya tetap dinyatakan bersih dan wajar tanpa cela sedikit pun selama 12 tahun berturut-turut?” tegas Nurullah RS, Sabtu (13/6/2026).
Harapan lainnya agar KPK segera memeriksa kantor BPK RI Perwakilan Lampung tentu terkait hadiah predikat WTP kepada Pemkot Bandar Lampung yang sejak awal tahun 2026 ini selalu menjadi kajian kontroversi publik lantaran pengelolaan anggaran tahun 2025 yang tidak sesuai peruntukan.
Terbaru pada rentang akhir Mei atau awal Juni, orang dalam pendidikan Kota Bandar Lampung melaporkan pengondisian pejabat Dinas Pendidikan agar membeli meja dan kursi single kepada vendor tertentu.
“Semua kepsek SMP diminta belanja kursi meja yang vendornya udah dikondisikan,” tulisnya dalam laporan yang redaksi terima beberapa hari lalu.
Bagi kepala sekolah yang tidak mengindahkan instruksi, menurutnya akan termutasi ke sekolah yang kecil dan tentu dengan pendapatan BOS yang juga kecil.
“Pengambilan ini wajib kalau ada kepsek yang gak ambil bakal dimutasi ke sekolah kecil.”
Ia pun tak segan mengungkap indikasi penyelewangan harga dan nama pemilik vendor. Namun demi kepentingan investigasi, redaksi merahasiakan nama pemilik vendor tersebut.
“Info saya A1, tembak saja ke Eka siapa N vendor yang ditunjuk tanpa adanya lelang tapi menggunakan dana bos untuk beli meja kursi single,” laporannya.
Ia mengaku harga kursi dan meja single itu di bawah satu juta, namun dengan vendor yang menurutnya telah disdik tentukan itu harganya lebih tinggi menjadi sekitar 1,7 juta rupiah.
“Harga pasaran di bawah sejuta tapi dengan vendor tersebut dijual harga 1,7 juta,” ungkapnya.
Tak hanya itu, menurutnya ada juga pengondisian Kepala Selolah SMP untuk menyewa CCTV dan jaringan internet.
“Pertanyaannya mana ada sih kok cctv jadi sewa yang ada cctv jadi aset sekolah dan internet bayar ke provider misalnya Indihome, Myrepublik dll, tapi kadis lama mengakomodir langganan tersebut dan ada itu MoU setiap kepsek,” ujarnya.
Pelapor ini pun tak ragu mengatakan total belanja tiap sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan sepihak tersebut.
“Bayangin saja total sekolah SMP belanja 100 juta dan itu sifatnya diwajibkan kalau tidak kepseknya dirolling (definitif) tapi yang PLT akan di-nonjob,” ungkapnya.
Mundur ke bulang-bulan yang telah berlalu, orang dalam Pemkot Bandar Lampung pernah melaporkan— di bawah kendali Wali Kota Eva Dwiana, mereka mengeluarkan dana belanja sekitar 5,9 miliar kepada CV MS tanpa penetapan hutang dari BPK untuk menopang pembangunan gedung baru Kejati Lampung.
“Itu belanja yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya hanya bisa dibayarkan setelah masuk daftar hutang, daftar hutang itu baru sah jika sudah di-review inspektorat dan telah ditetapkan oleh BPK,” kata sumber tersebut.
Tak hanya itu, orang dalam Pemkot yang terindikasi kuat merupakan bagian dari BKAD Kota Bandar Lampung ini juga melaporkan, Pemkot pada tahun 2025 sudah tidak memiliki dana belanja tak terduga karena penyelewengan alokasi.
Dana tak terduga yang sekitar 6 miliar rupiah itu, menurutnya telah habis untuk menopang kegiatan Apeksi Outlook— sangat tidak berkaitan dengan bencana atau kondisi gawat.
Yang lebih memprihatinkan, orang dalam Pemkot pada awal Januari 2026 membocorkan ke publik terkait aliran dana hibah untuk Yayasan Siger Prakarsa Bunda.
Yayasan Siger Prakarsa Bunda terbukti menyelenggarakan pendidikan jenjang SMA tanpa izin operasional, tapi karena pendiri dan pembina yayasannya Eka Afriana dan inisiatornya Wali Kota Eva Dwiana yang merupakan saudara kembar— maka yayasan tersebut tetap menerima dana hibah meski sangat dilarang Permendagri No. 14 Tahun 2016 karena belum menerima ketetapan hukum selama tiga tahun dari Kemenkumham.
Ketua Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie pun telah mengkritik tegas penyelenggaraan SMA Siger yang menggunakan APBD serta Barang Milik Daerah itu.
Beberapa di antara temuan itu sudah tersampaikan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo dan dalam keterangan resminya berjanji akan melakukan verifikasi hingga melihat kondisi real di lapangan.
Tapi meski peserta didik SMA Siger mengaku sama sekali tidak menerima manfaat dari dana hibah tersebut dan kini menjadi korban kebijakan salah Wali Kota Eva Dwiana dan maraknya laporan dugaan penyelewangan dana BOS, BPK RI Perwakilan Lampung yang telah menemukan sendiri kejanggalan anggaran 3,6 miliar rupiah Pemkot Bandar Lampung untuk membayar upah 85 Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Khusus— tetap menghadiahi Wali Kota Eva Dwiana status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kini tak sedikit berbagai kalangan menilai jeblok kredibilitas dan integritas BPK RI yang merupakan pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum menindaklanjut penyelewengan anggaran dari pajak dan retribusi masyarakat.
Untuk mengembalikan marwah lembaga negara, KPK pun diharapkan mengusut dugaan jual beli status WTP di tubuh BPK RI Perwakilan Lampung sebagaimana OTT terhadap sejumlah ASN dan Tenaga Ahli BPK RI. ***
