PANTAU LAMPUNG- Lampung Tengah tengah berada di pusaran krisis struktural yang kian mengkhawatirkan. Setelah penangkapan Bupati Ardito Wijaya dalam operasi tangkap tangan KPK yang mengguncang publik, peta kekuasaan daerah ini berubah drastis. Hampir semua pejabat tinggi terseret masalah hukum, tersisa satu nama yang kini menjadi pusat perhatian publik: Komang Koheri, wakil bupati berdarah Bali yang dikenal sebagai pengusaha beras sekaligus kader PDI Perjuangan.
Pertanyaannya kini mengemuka: mampukah Komang Koheri menjaga stabilitas layanan publik, pembangunan, dan pemerataan ekonomi Lampung Tengah di saat kepercayaan publik tengah terpuruk?
Komang Koheri selama ini dipandang sebagai figur yang relatif bersih dan konsisten bekerja sesuai jalur birokrasi. Latar belakangnya sebagai lulusan ekonomi dan pengusaha beras membuatnya dianggap memahami kebutuhan masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung Tengah. Namun tantangan yang dihadapinya kini jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan teknis pemerintahan.
Ardito Wijaya, sang bupati, resmi menjadi tersangka tipikor setelah OTT KPK pada 9–11 Desember 2025. Ia diduga menerima gratifikasi dari fee proyek yang sebagian uangnya dipakai untuk membayar utang kampanye Pilkada 2024. Penangkapan ini bukan hanya mengguncang roda pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pejabat daerah.
Belum selesai gejolak tersebut, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, turut diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Lampung pada 8 Desember 2025. Ia diduga terlibat atau setidaknya mengetahui proses rekrutmen 387 tenaga honorer di Kota Metro yang dianggap melanggar UU No. 20/2023. Meski masih dalam tahap pemeriksaan, kasus ini berpotensi mengganggu fokusnya dalam menjalankan kewenangan birokrasi.
Di tengah situasi yang memburuk ini, hanya Komang Koheri yang tersisa sebagai pejabat tinggi dengan kredibilitas yang masih terjaga. Namun beban yang ia emban tidak ringan. Ia kini harus menata ulang stabilitas pelayanan publik yang sempat kacau, memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Komang harus berhadapan dengan sistem yang selama ini dikuasai oleh budaya korupsi yang mengakar. Lampung Tengah memiliki rekam jejak suram: tiga bupati dalam tiga rezim berbeda tumbang karena kasus korupsi – Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan Ardito Wijaya. Pola ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan kepentingan yang bekerja di balik roda pemerintahan.
Pertanyaan besar yang kini muncul adalah: apakah Komang Koheri mampu keluar dari lingkaran setan ini, atau justru menjadi bagian dari pola yang sama?
Jika ia mampu menjaga integritas dan konsistensi, bukan tidak mungkin ia menjadi figur kunci dalam membongkar praktek korupsi sistemik yang telah lama mencengkram Lampung Tengah. Namun jika tidak mampu menghadapi tekanan politik dan birokrasi yang rumit, daerah ini berpotensi kembali terseret ke dalam krisis kepemimpinan yang berkepanjangan.
Lampung Tengah membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bersih, tetapi berani. Masyarakat kini menaruh harapan besar kepada sosok Komang Koheri sebagai satu-satunya harapan di tengah badai politik dan hukum yang terus menggulung.***
