PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat mitigasi bencana dengan mengedepankan upaya pelestarian alam, terutama di kawasan hutan lindung, taman nasional, serta daerah resapan air yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat diwawancarai awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur. Menurutnya, kerusakan ekosistem dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah memperbesar risiko bencana, khususnya banjir dan longsor yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Lampung.
Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, hingga Tanggamus mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Kejadian ini tidak hanya merusak infrastruktur dan lahan pertanian, tetapi juga mengancam keselamatan ribuan warga. Situasi tersebut menjadi alarm bagi Pemprov Lampung untuk memperkuat kebijakan mitigasi agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa depan.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi ke masyarakat untuk menjaga hutan lindung, hutan kawasan, dan taman nasional agar tidak ditebangi, tidak dirambah, dan tidak dialihfungsikan. Itu adalah benteng utama kita agar tidak terjadi banjir, longsor, maupun bencana alam lainnya,” tegas Gubernur Rahmat.
Ia menekankan bahwa menjaga keseimbangan alam bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Gubernur juga mengingatkan bahwa degradasi lingkungan akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih hingga ketahanan pangan.
“Alam adalah penjaga kehidupan kita. Kalau kita biarkan hutan rusak, maka bencana hanya tinggal menunggu waktu. Karena itu mitigasi pertama yang kami dorong adalah menjaga alam tetap lestari. Itu konsep utama kami,” sambungnya.
Lebih jauh, Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Lampung kini tengah menyusun peta jalan mitigasi bencana berbasis ekologi. Program ini mencakup penguatan sistem pemantauan daerah rawan bencana, rehabilitasi lahan kritis, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk menghadirkan data akurat terkait kondisi lingkungan.
Selain itu, Pemprov juga menggencarkan edukasi lingkungan ke masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak lagi merambah hutan, membuang sampah sembarangan, maupun melakukan aktivitas yang merusak ekosistem.
Terkait banjir besar yang sempat melanda beberapa kabupaten, Gubernur menegaskan bahwa koordinasi lintas pemerintahan terus diperkuat. Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota, BNPB, dan TNI-Polri bekerja sama dalam penanganan darurat serta memastikan bantuan logistik dan kesehatan bagi warga terdampak tersalurkan dengan baik.
“Setiap kejadian banjir menjadi pembelajaran untuk kita. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci, baik dalam penanganan maupun pencegahan ke depan. Yang terpenting, masyarakat juga harus ikut serta menjaga lingkungan agar risiko bencana bisa ditekan,” jelasnya.
Dengan fokus pada pelestarian alam sebagai strategi mitigasi utama, Pemprov Lampung berharap kejadian banjir dan longsor tidak lagi menjadi rutinitas tahunan yang merugikan masyarakat. Harapannya, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan melahirkan ekosistem yang lebih sehat dan tangguh menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem.***
