PANTAU LAMPUNG— Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung menggelar Diskusi Santai bertajuk “Guru Menjadi Beban Negara” di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025. Diskusi yang dipandu oleh Ahmad Thoha, Ketua FP3 sekaligus moderator, menghadirkan sejumlah narasumber penting dari kalangan pemerhati pendidikan, guru, mahasiswa, serta utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.
Dalam diskusi ini, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan pandangannya terkait pendidikan gratis di provinsi Lampung. Politisi PDI-P ini mengungkapkan, pada waktu wacana pendidikan gratis muncul, dirinya menolak ide tersebut. Menurut Yanuar, pendidikan yang berkualitas memerlukan modal, dan anggaran pemerintah belum cukup untuk menanggung seluruh biaya pendidikan. “Waktu itu saya menolak pendidikan gratis karena mendapatkan ilmu harus ada investasinya. Anggaran pendidikan yang ada masih terbatas, sehingga seharusnya pendidikan gratis diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu,” ujar Yanuar.
Yanuar juga menyinggung kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang membubarkan Komite Sekolah. Kebijakan ini dianggap menimbulkan masalah baru karena sejumlah sekolah yang sebelumnya menggunakan dana komite untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya listrik, kini kehilangan sumber pendanaan. “Beberapa sekolah selama ini menggunakan Komite Sekolah untuk menutupi biaya operasional seperti listrik. Saat ini banyak yang dihentikan karena biaya sangat besar. Ini menjadi masalah baru dalam dunia pendidikan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Yanuar mengajak para guru untuk berdiskusi secara jujur dan terbuka mengenai permasalahan nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya guru menyampaikan kondisi yang sebenarnya agar DPRD dapat merumuskan kebijakan yang tepat. “Uraikan masalah sesungguhnya dengan jujur sehingga kami di dewan tidak hanya teriak-teriak sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, Gino Vanolie, menyoroti kondisi kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Ia menilai peran guru sangat krusial namun belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah. “Guru dibebani tanggung jawab mendidik anak agar menjadi sumber daya manusia berkualitas, tapi kesejahteraan mereka belum memadai. Ini kondisi yang sangat miris,” ujarnya.
Gino juga menyinggung pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghabiskan anggaran besar, namun hingga kini sebagian dari dana tersebut belum dimanfaatkan untuk sektor pendidikan. Menurutnya, jika sebagian anggaran tersebut dialihkan ke pendidikan, masalah guru dan kualitas pendidikan bisa berkurang. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap pendidikan harus menjadi prioritas agar nasib guru dan kualitas SDM meningkat.
Aktivis mahasiswa dan pemerhati pendidikan lainnya juga menyoroti kebijakan penghapusan dana komite sekolah oleh Pemprov Lampung. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu operasional sekolah dan kesejahteraan guru. “Kalau kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus menyiapkan solusi agar pendidikan tetap layak dan guru tidak terbebani,” kata Gino. Ia menekankan perlunya Gubernur Lampung mencari alternatif pendanaan, termasuk memaksimalkan dana BOS agar pendidikan dapat berjalan optimal.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menambahkan bahwa persoalan dunia pendidikan sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemangku kebijakan. “Masalah pendidikan ini amat kompleks. Jika satu persoalan dipotong tanpa solusi, justru menimbulkan masalah baru. Pendidikan harus dikelola serius agar dapat mendukung pembangunan SDM berkualitas,” ujarnya. Iqbal juga mengusulkan agar anggaran yang kurang efisien di sektor infrastruktur dapat dialihkan sebagian untuk pendidikan, sehingga alokasi dana lebih optimal dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
Diskusi FP3 Lampung ini menjadi forum penting untuk menyuarakan aspirasi guru, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan, serta menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Hadir sebagai narasumber, utusan Disdikbud Provinsi Lampung diwakili Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dan dosen FKIP Universitas Lampung, Edi Siswanto, turut membahas tantangan nyata dalam dunia pendidikan dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas guru dan sistem pendidikan di Lampung.***
