PANTAU LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Jumat (22/8/2025).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan daerah dilakukan secara realistis, terukur, dan akuntabel. Menurutnya, perencanaan pendapatan tetap memperhatikan potensi riil daerah, tren ekonomi makro, kebijakan transfer pusat, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Sejumlah strategi telah disiapkan Pemprov Lampung untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di antaranya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan produktif, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan dana transfer seperti DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal.
Selain itu, kerja sama pemanfaatan aset daerah juga akan ditingkatkan sebagai salah satu upaya memperluas sumber pendapatan. “Dengan meningkatnya pendapatan, pembangunan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, serta dukungan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia menyoroti struktur belanja daerah sebagai instrumen penting dalam menjamin efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik. Prinsip penyusunan belanja daerah diarahkan pada kesesuaian dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2026, yaitu percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Belanja wajib dan mengikat pada sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar juga menjadi fokus, di samping optimalisasi belanja modal untuk pembangunan konektivitas, pertanian, dan pelayanan publik. Menurutnya, langkah ini penting untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami yakin dengan dukungan DPRD dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, struktur belanja daerah dapat disusun lebih berkualitas, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Gubernur Mirza.***
