PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kali ini, Pemkab menggelar pertemuan strategis bersama Tim Percepatan Swasembada Pangan Komoditi Kedelai, sebagai bagian dari upaya besar menuju kemandirian pangan nasional di sektor pertanian.
Acara penting ini dilaksanakan pada awal Juli 2025 dan dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., serta Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H. Turut mendampingi jajaran Forkopimda, Asisten II Setdakab, dan para kepala dinas lintas sektor seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, hingga Kominfo.
Dukungan juga datang dari unsur TNI, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Marinir) Purn. Hermanto, S.E., Kolonel Laut (S) Edi Eka, serta Letkol Marinir Herman Sobli dan Kepala Kimal Lampung Utara.
Dalam pemaparan teknisnya, Tim Percepatan menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai salah satu dari lima wilayah nasional, dan satu-satunya di Provinsi Lampung, yang menjadi lokasi pelaksanaan program strategis swasembada kedelai.
Langkah ini dinilai sangat penting untuk memperkuat pondasi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya komoditi kedelai yang selama ini dibutuhkan dalam skala besar oleh industri pangan nasional.
Pemkab Lampung Utara menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program ini, baik melalui penyediaan lahan produktif, dukungan kebijakan daerah, hingga koordinasi lintas sektor yang intensif dan terpadu.
“Ini bukan hanya tentang kedelai, tapi tentang kedaulatan pangan dan masa depan petani kita. Kami siap menjadi pionir,” ujar Bupati Hamartoni dalam sambutannya.
Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi teknis yang produktif antara tim percepatan dan perangkat daerah, dengan fokus pada sinkronisasi program, strategi lapangan, dan pemetaan potensi lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, serta dukungan penuh masyarakat tani, Lampung Utara kini bersiap mengambil peran penting dalam meletakkan dasar swasembada pangan nasional dari daerah.***
