PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan pencapaian luar biasa dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hingga 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah Lampung telah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah tercatat 24,62%, angka yang melampaui rata-rata nasional dan merupakan capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.
Pencapaian ini terbilang signifikan, apalagi mengingat bahwa hanya beberapa hari sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mencatat Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional per 7 Mei 2025. Namun, dengan adanya percepatan fiskal luar biasa pada bulan Maret hingga April 2025, realisasi pendapatan dan belanja meningkat drastis, dengan pendapatan melonjak lebih dari 21 poin persentase, dan belanja naik hampir 19 poin persentase.
Fiskal Shock Response yang Tepat: Keberanian Berbenah
Menurut Dr. Saring Suhendro, Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik dari Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, pencapaian ini merupakan hasil dari fiscal shock response yang tepat dan efektif.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring dalam keterangannya, Senin (12 Mei 2025).
Langkah Strategis Pemprov Lampung: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang
Merespons kritik yang datang dari pemerintah pusat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memilih untuk tidak memberikan pembelaan, melainkan mengambil tiga langkah strategis yang berfokus pada efisiensi dan dampak langsung kepada masyarakat:
- Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata.
- Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan secara lebih transparan.
- Memastikan efisiensi perputaran kas agar dapat langsung memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian dan Lampung sebagai Penggerak Ekonomi
Langkah-langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan Mendagri Tito Karnavian, yang menekankan bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Dalam hal ini, Pemprov Lampung menjawab tantangan tersebut dengan kerja nyata dan strategi fiskal yang adaptif.
Lampung Jadi Rujukan Nasional dalam Tata Kelola Fiskal
Dengan keberhasilan ini, Lampung kini tidak hanya berhasil keluar dari posisi tertinggal, namun juga menjadi rujukan nasional dalam hal percepatan belanja anggaran dan pengelolaan fiskal yang adaptif. Dr. Saring Suhendro menilai bahwa langkah-langkah strategis Pemprov Lampung merupakan contoh fiscal leadership yang berbasis pada data dan solutif dalam menghadapi tantangan fiskal yang ada.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, mengapresiasi tindakan Pemprov Lampung.
Pemprov Lampung kini semakin solid dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dan strategi fiskal yang dijalankan diyakini dapat membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat di seluruh provinsi.***
