PANTAU LAMPUNG- Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat desa penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas yang selama puluhan tahun terdampak konflik manusia dan gajah.
Konflik Puluhan Tahun, Warga Tanggung Kerugian
Dalam Forum Rembuk TNWK, Kamis (26/3/2026), Ela menyampaikan bahwa konflik antara manusia dan gajah telah berlangsung lebih dari 40 tahun. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman keselamatan.
“Selama ini masyarakat belum mendapat manfaat signifikan, tetapi harus menanggung dampak konflik yang panjang,” ujar Ela.
Pendekatan Baru: Konservasi dan Kesejahteraan
Ela menilai pengelolaan kawasan konservasi tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan satwa. Menurutnya, harus ada keseimbangan antara konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pemerintah kini mendorong pendekatan baru dengan mengintegrasikan konservasi, pembangunan desa, dan skema pasar karbon. Skema ini diharapkan mampu membuka sumber pendanaan baru yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
Warga Didorong Jadi Penerima Manfaat
Bupati Ela menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program. Dengan demikian, warga tidak lagi hanya menjadi korban konflik, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi.
Ia berharap skema ini dapat menjadi solusi jangka panjang atas konflik yang selama ini menyebabkan gagal panen akibat tanaman dirusak satwa liar.
Pagar 138 Kilometer untuk Tekan Konflik
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat akan membangun pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di kawasan TNWK. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan usulan awal sepanjang 11 kilometer dinilai tidak cukup.
Raja Juli Antoni menyatakan bahwa konflik yang telah berlangsung puluhan tahun memerlukan solusi komprehensif.
“Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini masalah yang sudah terjadi selama 43 tahun,” ujarnya.
Arah Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi
Ela optimistis kombinasi antara pembangunan infrastruktur, skema ekonomi berbasis lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi model baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
“Keberhasilan program ini akan menjadi penentu arah baru pengelolaan kawasan konservasi yang menyeimbangkan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.***
