PANTAU LAMPUNG – Lukman Edy bersama rekan-rekannya merencanakan penyelenggaraan Muktamar PKB tandingan di Jakarta pada awal September mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Lukman Edy, mantan Sekretaris Jenderal PKB, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima mandat untuk menyelenggarakan muktamar tandingan tersebut dari 2 hingga 3 September 2024 di Jakarta. “Mandat ini datang dari berbagai DPC dan beberapa DPW PKB yang merasa bahwa muktamar Bali tidak sah secara hukum,” ujarnya saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
Menurut Edy, mandat ini didukung secara moral oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang merupakan pendiri PKB. “Kami mendapatkan dukungan moral dari PBNU untuk mengembalikan PKB ke khittah awal berdirinya pada tahun 1998. Kami juga melihat kebutuhan untuk mengembalikan posisi ulama dalam struktur partai,” tambahnya.
Lukman Edy menegaskan bahwa Muktamar PKB yang diadakan di Bali dianggap cacat hukum. Ia merujuk pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang diadakan pada 23 Juli 2024, yang menyarankan agar muktamar diundur hingga Desember 2024 setelah Pilkada.
“Pada 23 Juli, Mukernas memutuskan muktamar diadakan setelah Pilkada. Namun, muktamar di Bali diadakan lebih awal tanpa alasan yang jelas,” jelas Edy.
Selain itu, Edy menekankan bahwa muktamar Jakarta akan fokus pada prinsip-prinsip awal PKB, termasuk mengembalikan eksistensi ulama dalam struktur partai. “Kami akan mengadakan muktamar yang lebih prinsipil untuk memastikan PKB tetap pada jalur yang benar sesuai dengan garis perjuangan awal,” tambahnya.
Muktamar Jakarta juga akan memilih ketua umum baru, meskipun nama calon belum ditentukan. “Pemilihan ketua umum baru adalah bagian dari agenda muktamar, tapi saat ini kami masih fokus pada persiapan dan konsultasi dengan PBNU,” katanya.
Lukman Edy menyatakan bahwa Muktamar PKB di Jakarta telah mendapatkan dukungan dari 168 DPC, meskipun beberapa di antaranya pernah dibekukan oleh ketua umum PKB saat ini, Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, Muktamar PKB di Bali yang diadakan pada 24-25 Agustus 2024 secara aklamasi menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro untuk periode 2024-2029.
