PANTAU LAMPUNG— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa Muktamar PKB yang akan dilaksanakan di Bali pada 24-25 Agustus mendatang tidak akan membahas isu konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua Organizing Committee Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa agenda Muktamar tidak mencakup pembahasan konflik antara PKB dan NU. “Tidak ada agenda untuk membahas isu tersebut,” ujar Cucun.
Cucun juga menegaskan bahwa Muktamar PKB akan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami akan melaksanakan Muktamar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Semua langkah kami sesuai dengan undang-undang yang mengatur,” tambahnya.
Cucun mengklarifikasi bahwa PKB tidak memiliki konflik dengan PBNU. Dia menjelaskan bahwa partai politik dan organisasi masyarakat diatur oleh undang-undang yang berbeda, sehingga masalah internal partai tidak ada hubungannya dengan kongres organisasi masyarakat. “Kami tidak memiliki konflik internal. Isu dari pihak luar tidak relevan dengan Muktamar PKB,” jelasnya.
Hubungan antara PKB dan PBNU memanas dalam beberapa bulan terakhir, dimulai ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR untuk menilai kinerja Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah. Kementerian Agama yang kini dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mendapat sorotan.
Sebagai tanggapan, PBNU membentuk tim khusus untuk meninjau hubungan antara PBNU dan PKB. Menurut Cucun, pembentukan tim khusus tersebut tidak ada kaitannya dengan Muktamar PKB karena masing-masing lembaga memiliki kewenangannya sendiri. “Isu di DPR dan mekanisme keputusan di DPR berbeda dengan mekanisme di PKB. Kami minta agar PKB tidak diintervensi dalam hal ini,” ujar Cucun.
