Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus melaksanakan Sosialisasi Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang bertempat di Aula Hotel 21 Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, selasa 20 September 2022.
Acara tersebut dihadiri Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, Para Anggota FORKOPIMDA dan Para Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Tanggamus.
Registrasi Sosial Ekonomi merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) yang membantu Pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Melalui kegiatan pendataan REGSOSEK, nanti akan mendapatkan hasil data yang terpadu, tidak hanya digunakan program perlindungan sosial tapi juga bagi program lainnya yang dibutuhkan masyarakat, agar kebijakan pemerintah lebih terarah.
Dasar kegiatan REGSOSEK adalah Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dimana BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasarnya. REGSOSEK juga untuk mendorong penghapusan kemiskinan. Output dari pendataan ini yaitu Data Terpadu kondisi sosial ekonomi keluarga dan profil keluarga sasaran perlindungan sosial.
Pada acara ini Kepala Bappelitbang Kabupaten Tanggamus Hendra Wijaya Mega menjadi narasumber terkait pelaksanaan sosialisasi tersebut. Hendra menyampaikan REGSOSEK ini masih memiliki kendala antara lain:
• Data yang belum Dimutakhirkan secara berkala
• Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Tidak Dilakukan
• Sistem Rujukan Tidak Dijalankan dengan Baik
• Pendataan Tidak Inklusif
“Dari kendala tersebut pemerintah Kabupaten Tanggamus berusaha agar kegiatan ini berjalan dengan maksimal dan semua yang hadir disini memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ini,”
“Ketika harus turut serta mendukung pelaksanaanya serta mengajak partisipasi aktif seluruh rumah tangga yang terkena sampel di wilayahnya untuk menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan jawaban yang benar dan jujur atas pertannyaan yang diberikan. Karena menyediakan data yang valid itu mahal, tetapi membangun tanpa data akan jauh lebih mahal, serta semua upaya menjadi tidak efisiendan tidak efektif,” ujar Hendra.
