BANDAR LAMPUNG, PL– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mengikuti rapat koordinasi terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), melalui Virtual Meeting, bertempat di Ruang Command Center Lt.II Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (01/09/2022).
Rapat Terbatas TPIP tersebut dipimpin Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan dihadiri juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Wariyo, Gubernur dan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan materi terkait perkembangan inflasi dan komoditas global, kombinasi berbagai ketidakpastian di tahun 2022 memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan kekhawatiran akan resiko resesi.
“IMF di juli 2022 memangkas proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2% tahun 2022 termasuk China dan AS, outlook inflasi global direvisi keatas akibat kenaikan harga pangan dan energi serta ketidakseimbangan supply-demand,” ujarnya.
Perkembangan inflasi dan harga pangan pada Agustus, terjadi deflasi yang tercatat sebesar 0,21%(mtm), 4,96 (yoy) terutama didorong oleh penurunan harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam ras dan tarif angkutan udara. Secara spasial terdapat 27 provinsi yang realisasi inflasinya berada di atas nasional.
“Beberapa komoditas yang dominan menyumbangkan andil deflasi Agustus (%, mtm) adalah bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam ras, dan tarif angkutan udara,” tambahnya.
Pada Agustus, harga pangan bergerak bervariasi. Komoditas hortikultura menunjukkan penurunan harga. Sementara telur dalam tren meningkat. Secara Spasial harga pangan masih bergerak bervariasi mengikuti pergerakan harga nasional.
Pada minggu ke 4 (M4) Agustus 2022, harga aneka bawang dan cabal mengalami penurunan Namun secara spasial masih terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan harga, seperti cabai merah di Jambi, Sumut dan Sumbar, cabai rawit di Maluku Utara, Sulteng, Sulsel dan Jambi.
“Penurunan harga beberapa komoditas ditopang ketahanan stok yang semakin membaik, meskipun ketersediaan stok tersebut tidak merata di seluruh wilayah,” kata Menko
Extra Effort Pengendalian Inflasi di Daerah, sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi maupun arahan kami sebelumnya terkait langkah-langkah extra effort pengendalian infasi, hingga saat ini baru beberapa daerah yang melaporkan kegiatan/ programnya antara lain Lampung, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.
TPIP dan TPID memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pengendalian inflasi terutama secara khusus dalam mengawal kebijakan pusat maupun intervensi kebijakan stabilisasi harga pangan.
Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah daerah agar menggunakan 2% Dana Transfer Umum (DTU) Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga dan terutama daerah yang hadir pada Rakor hari ini, dimohon dapat menyampaikan program kebijakan extra effort yang telah maupun akan dilaksanakan dalam pengendalian inflasi saat ini, al operasi pasar/pasar murah, Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), percepatan penyaluran bansos pangan, fasilitasi distribusi, subsidi ongkos angkut, tanam pekarangan dll.
Kombinasi pelemahan ekonomi dan kenaikan inflasi meningkatkan resiko stagflasi, kombinasi dari permintaan global yang mulai meningkat, disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi serta invasi Rusia ke Ukraina mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara.
Perkembangan harga komoditas pangan strategis, harga pangan pada Agustus bergerak bervariasi. Komoditas holtikultura dan minyak goreng menunjukkan penurunan harga. Sementara telur ayam ras masih menunjukkan peningkatan dan beras mulai meningkat.
Arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Jokowi Dodo memberikan 5(Lima) arahan kepada TPIP dan TPID dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Lima arahan tersebut diantaranya, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah, TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Presiden RI menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam pengendalian inflasi karena saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan berat baik dari global maupun domestik.
Tindak Lanjut Arahan Presiden RI: Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk Stabilisasi Harga di Daerah. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan ST no. 500/4825/5 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian inflasi di Daerah, agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh Gubenur dan Bupati/Walikota.
Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memaparkan materi terkait pembahasan rapat
koordinasi terbatas TPIP-TPID: Pengendalian Inflasi Daerah.
Tekanan inflasi kedepan diperkirakan meningkat, faktor penyebab nya ialah pangan bergejolak, harga diatur pemerintah, ekspetasi inflasi meningkat, permintaan meningkat gradual, resiko nilai tukar dan dampak lanjutan kenaikan VF dan AP.
Gerakan nasional pengendalian inflasi pangan diantaranya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi juga komunikasi yang efektif.
Realiaasi kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sampai dengan 22 Agustus 2022, telah terselenggara 14 kagiatan GNPIP oleh 20 KPWDN Seluruh kegiatan tersebut telah merupakan sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, tercatat telah terselenggara pasar murah di 144 tisk komitmen 20 KAD, 3 program subsidi ongkos angkut, pemberian 498.200 polybag bibit cabai, 4 program replikasi model bisnis best practice, pemberian alsinan dan saprodi sebesar Rp409 millar, 5 program digitalisasi, dan 10 kegiatan HLM.
Dari Pemprov Lampung Hadir juga dalam Rapat Asisten Perekonomian & Pembangunan, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis BM & BK, Kadis Perindustrian & Perdagangan, Kadis Koperasi & UKM, Kadis Sosial, Kadis Kelautan & Perikanan, Kadis Peternakan & Keswan, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo & Statistik, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Kabid Dinas ESDM, Kabid pada Dinas KPTPH.
(*)
