PANTAU LAMPUNG- Kapan Eva Dwiana dan Eka Afriana serta pengurus Yayasan Siger Prakarsa Bunda mempertanggujawabkan perbuatan yang terindikasi melawan hukum dan merugikan negara serta memperkaya diri sendiri hingga korporasi? Majelis Hakim PN Tanjungkarang pada Kamis, 18 Juni 2026 telah menetapkan hukuman 3-7 tahun serta uang pengganti kerugian miliaran rupiah terhadap Komisaris dan Direksi PT LEB… Lanjutkan membaca Setelah Sekda Lamteng Jadi Tersangka, Skema Honorer Fiktif Diduga Mengarah ke Daerah Lain
Tag: BPK RI Lampung
LSM PRO RAKYAT Tuntut Audit Independen APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampung 2025
PANTAU LAMPUNG- Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., menegaskan pentingnya audit ketat dan transparan terhadap seluruh APBD 2025 di Provinsi Lampung. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di Bandar Lampung, Jumat, 23 Januari 2026. “Kami menerima laporan masyarakat dari seluruh kabupaten/kota serta kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung terkait dugaan… Lanjutkan membaca LSM PRO RAKYAT Tuntut Audit Independen APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampung 2025
LSM PRO RAKYAT Gugat Integritas BPK Lampung, Desak Copot Kepala Perwakilan dan Mutasi Total Pejabat Pemeriksa
PANTAU LAMPUNG- Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, LSM PRO RAKYAT mengambil langkah tegas dengan mendatangi Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 Desember 2025. Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., menyerahkan surat resmi kepada Ketua BPK RI,… Lanjutkan membaca LSM PRO RAKYAT Gugat Integritas BPK Lampung, Desak Copot Kepala Perwakilan dan Mutasi Total Pejabat Pemeriksa
LSM PRO RAKYAT Desak Gubernur Lampung Evaluasi Dinas Perkim dan Cipta Karya, Temuan BPK 2024 Dinilai Akibat Lemahnya Pengawasan
PANTAU LAMPUNG– Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT secara tegas mendesak Gubernur Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PerkimCK) Provinsi Lampung. Desakan ini muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Lampung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2024, yang menyoroti lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan… Lanjutkan membaca LSM PRO RAKYAT Desak Gubernur Lampung Evaluasi Dinas Perkim dan Cipta Karya, Temuan BPK 2024 Dinilai Akibat Lemahnya Pengawasan
Pemkab Lampung Selatan Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kali Berturut-turut, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Baik
PANTAU LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, dalam acara di Aula Krakatau, Kantor BPK… Lanjutkan membaca Pemkab Lampung Selatan Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kali Berturut-turut, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Baik