PANTAU LAMPUNG- Isu tata kelola pemerintahan kembali menjadi sorotan publik di Kota Palembang. Dugaan monopoli proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta persoalan etika pejabat mencuat dan dinilai berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dugaan Penguasaan Proyek APBD Mencuat
Solidaritas Pemuda Sumatera Bersatu (SPSB) mengungkap dugaan adanya praktik penguasaan proyek-proyek pemerintah daerah oleh kelompok tertentu. Wakil Wali Kota Palembang berinisial PS, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, disebut-sebut menjadi figur sentral dalam isu tersebut.
Ketua Umum SPSB, Arfan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi pengelolaan proyek APBD yang tidak lazim. Menurutnya, sejumlah proyek diduga dikuasai secara terpusat dan tidak melalui mekanisme yang transparan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Temuan kami menunjukkan adanya indikasi proyek APBD yang dikelola secara tertutup dan tidak kompetitif. Informasi yang kami peroleh menyebutkan adanya dalih pengembalian dana kampanye,” ujar Arfan dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.
Meski demikian, Arfan mengakui SPSB belum membeberkan secara rinci proyek maupun nilai anggaran yang dimaksud. Ia menyebut data tersebut masih dalam proses pendalaman dan verifikasi internal.
Sorotan Etika Pejabat Publik
Selain dugaan monopoli proyek, SPSB juga menyoroti persoalan etika pejabat yang dikaitkan dengan PS serta beberapa anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Gerindra. Menurut Arfan, dugaan tersebut berkaitan dengan perilaku pribadi yang dinilai tidak sejalan dengan integritas dan moralitas pejabat publik.
SPSB menegaskan tidak bermaksud melakukan penghakiman di ruang publik. Namun, organisasi kepemudaan itu mendorong agar persoalan etika tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum serta pemeriksaan internal partai politik.
“Pejabat publik harus menjadi teladan. Jika ada dugaan pelanggaran etika, penyelesaiannya harus melalui jalur yang sah dan berkeadilan,” kata Arfan.
Dampak Politik dan Tata Kelola Pemerintahan
Isu dugaan monopoli proyek dan etika pejabat ini dinilai dapat berdampak pada stabilitas politik lokal. Posisi PS sebagai Wakil Wali Kota Palembang sekaligus kader partai besar di tingkat nasional membuat sorotan publik semakin tajam.
Pengamat menilai, jika tidak ditangani secara terbuka dan profesional, isu semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi dalam pengelolaan APBD serta ketegasan dalam menegakkan etika pejabat menjadi kunci menjaga legitimasi pemerintahan.
Desakan Pemeriksaan Internal Partai
SPSB secara tegas mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap kader yang disebut dalam dugaan tersebut. Menurut Arfan, langkah ini penting untuk menjaga marwah partai sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami meminta partai tidak menutup mata. Pemeriksaan internal penting agar kepercayaan publik terhadap partai dan pemerintah tidak semakin menurun,” ujarnya.
SPSB juga menyatakan rencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Gerindra. Aksi tersebut sempat tertunda dan direncanakan kembali sebagai bentuk desakan moral agar isu ini mendapat perhatian serius.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Wali Kota Palembang berinisial PS belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan yang disampaikan SPSB. Pihak DPP Partai Gerindra juga belum merespons permintaan konfirmasi mengenai langkah yang akan diambil.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan memastikan keberimbangan informasi, sesuai prinsip jurnalistik.***
