PANTAU LAMPUNG- Sekjen Forum Muda Lampung, M. Iqbal Farochi, menyoroti kinerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di tengah bencana alam di Sumatera yang menimpa tiga provinsi. Farochi mengangkat paradoks antara ketenangan birokrasi di kementerian dengan kehancuran lingkungan di lapangan.
Dalam tulisannya, Farochi menggambarkan bagaimana bencana banjir bandang di Sumatera membawa sisa-sisa alih fungsi hutan dan pembalakan liar langsung ke rumah-rumah warga. Fenomena ini, menurutnya, menjadi simbol transparansi alam yang menunjukkan dampak nyata pengelolaan hutan yang kurang optimal. “Ini adalah pesan visual nan puitis dari Hutan Indonesia kepada Bapak Menteri,” tulis Farochi, menekankan kritik terhadap kurangnya upaya pencegahan pra-bencana.
Meski begitu, kementerian di bawah komando Raja Juli Antoni dinilai pro-aktif dalam menindaklanjuti pasca-bencana. Mereka berhasil mengidentifikasi 12 perusahaan yang dicurigai melakukan pelanggaran, menandakan keahlian diagnostik yang kuat setelah kejadian, meskipun langkah pencegahan sebelum bencana dinilai masih minim. Farochi menekankan ironi ini sebagai contoh ketimpangan antara respons birokrasi dan urgensi ekologi di lapangan.
Selain itu, fokus kementerian pada digitalisasi layanan perizinan menjadi sorotan. Farochi menilai bahwa meski desa-desa tenggelam banjir, prioritas kementerian tampak pada kelancaran proses administrasi dan e-signature, sementara urusan nyawa dan tanah longsor diserahkan pada masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara prioritas operasional kementerian dan kebutuhan nyata warga terdampak bencana.
Kenyamanan kursi jabatan Raja Juli Antoni di ibu kota pun mendapat sorotan Farochi. Meskipun mendapat desakan mundur dari anggota DPR RI, posisi menteri tetap stabil. Farochi menyebut hal ini sebagai simbol ketahanan politik, meski dengan catatan kritik terhadap efektivitas penanganan hutan dan mitigasi bencana yang belum optimal.
Farochi juga menyinggung dilema moral menteri, yang dinilai hanya “kebagian cuci piring” dari kekacauan pengelolaan hutan bertahun-tahun. Pujian terhadap penurunan angka deforestasi dianggap kontradiktif dengan tanggung jawab menangani dampak bencana secara langsung. Tulisannya menegaskan perlunya keseimbangan nyata antara stabilitas birokrasi dan perlindungan lingkungan.
Akhirnya, Farochi menutup dengan nada satir, menyoroti bagaimana kementerian tampak lebih menekankan kenyamanan operasional dan stabilitas politik dibanding urgensi mitigasi bencana. Ia menantang pembaca untuk mengamati langkah kementerian di masa mendatang, terutama saat tragedi ekologis berikutnya muncul.***
