PANTAU LAMPUNG- Indonesia kembali dipertontonkan sebuah fenomena yang mengatasnamakan perjuangan rakyat: Reformasi Jilid 2. Sebuah slogan yang terdengar heroik, emosional, dan mampu membangkitkan memori kolektif bangsa terhadap gerakan 1998. Namun pertanyaannya sederhana: apakah ini benar-benar gerakan reformasi, atau hanya kemasan baru dari pertarungan politik yang sedang mencari panggung? Ketika sebuah gerakan lebih ramai diperdebatkan daripada substansi tuntutannya sendiri, publik berhak curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik layar.
Yang terjadi hari ini justru memperlihatkan masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi ada mereka yang menganggap Reformasi Jilid 2 sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Di sisi lain, muncul kelompok yang mempertanyakan arah, tujuan, bahkan aktor-aktor yang bermain di belakang gerakan tersebut. Bukan lagi sekadar pro dan kontra terhadap pemerintah, melainkan pro dan kontra terhadap gerakan itu sendiri. Ketika rakyat mulai bertanya “siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan?” maka legitimasi sebuah gerakan mulai dipertaruhkan.
Kegelisahan itu kini bahkan datang dari kalangan mahasiswa sendiri. Aliansi BEM Bersatu secara terbuka menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Mereka mengingatkan bahwa mahasiswa seharusnya menjadi suara rakyat, bukan kendaraan elite dalam perebutan kekuasaan. Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras karena datang dari sesama aktivis kampus. Artinya, keraguan terhadap kemurnian gerakan ini tidak hanya muncul dari luar, tetapi juga dari dalam lingkungan mahasiswa sendiri.
Kritik BEM Bersatu bukan tanpa alasan. Mereka menyoroti sejumlah aksi yang dinilai miskin kajian, lemah argumentasi, dan kehilangan prioritas isu. Sebuah kritik yang seharusnya menjadi bahan refleksi. Sebab sejarah mencatat, gerakan mahasiswa selalu dihormati bukan karena kerasnya teriakan, melainkan karena kuatnya gagasan. Jika demonstrasi hanya dipenuhi slogan tanpa analisis, maka gerakan itu berisiko berubah menjadi pertunjukan emosi massal yang mudah dimanfaatkan siapa saja yang memiliki kepentingan.
Puncak kejanggalan terlihat dalam diskusi mengenai Pancasila di Universitas Gadjah Mada yang berakhir ricuh. Ironisnya, forum yang katanya memperjuangkan demokrasi justru mempertontonkan wajah anti-demokrasi. Diskusi yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan berubah menjadi arena intimidasi terhadap perbedaan pendapat. Lebih ironis lagi, tiga pejabat tinggi negara sampai harus dievakuasi keluar kampus akibat situasi yang tidak kondusif. Ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin kelompok yang mengaku memperjuangkan kebebasan berpendapat justru tidak siap menghadapi pendapat yang berbeda? Demokrasi bukan hanya soal hak berbicara, tetapi juga kemampuan mendengar.
Kontroversi semakin melebar ketika nama mantan Ketua BEM UGM, Tyo Ardianto, ikut menjadi sorotan karena sikap kerasnya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Reaksi pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk HIPMI PT Sumatera Utara dan HIPMI PT kampus se-Sumatera Utara yang mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan etika dan adab di ruang publik. Pesan ini penting karena demokrasi tanpa etika pada akhirnya hanya akan melahirkan kebisingan. Kritik memang perlu, tetapi ketika kritik berubah menjadi kebencian dan penolakan terhadap dialog, maka yang lahir bukan demokrasi yang sehat, melainkan polarisasi yang semakin dalam.Sementara sebagian kelompok turun ke jalan menuntut perubahan melalui slogan Reformasi Jilid 2, di sisi lain ratusan massa justru turun mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar tetap dilanjutkan. Mereka tidak meminta program dihentikan, melainkan diperbaiki, diawasi, dan ditingkatkan kualitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa suara rakyat ternyata tidak tunggal. Ada yang menolak, ada yang mendukung. Ada yang ingin menggugat kebijakan, ada yang ingin menyempurnakannya. Inilah fakta yang sering luput dari narasi besar Reformasi Jilid 2: rakyat tidak selalu berada dalam satu barisan. Karena itu, sebelum meneriakkan revolusi, mungkin yang perlu dilakukan adalah menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah gerakan ini benar-benar mewakili suara rakyat, atau hanya suara kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat?***
