PANTAU LAMPUNG– Kabar baik datang untuk para nelayan di pesisir Lampung Timur. Pemerintah resmi menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuan Maringgai. Program ini langsung mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi.
Menurut Kusairi, pendirian SPBUN merupakan terobosan penting untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran bagi para nelayan. Ia menilai, kehadiran SPBUN akan menjadi jawaban atas persoalan klasik yang selama ini membelit nelayan: sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi secara legal dan efisien.
“SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujar Kusairi Suwandi usai menghadiri peresmian SPBUN, Rabu (12/11/2025).
SPBUN di Lampung Timur sendiri diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, dan dijadikan sebagai model percontohan nasional. Peresmian ini menandai dimulainya upaya besar pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi maritim berbasis desa nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.
Kusairi menambahkan, SPBUN tidak hanya memudahkan distribusi BBM bagi nelayan yang beroperasi di perairan dekat pantai, tetapi juga sangat membantu mereka yang berlayar ke wilayah laut lepas. “Banyak nelayan kesulitan mendapat BBM karena lokasi pengisian yang jauh dan prosedur yang rumit. SPBUN menjadi solusi nyata,” tuturnya.
HNSI Lampung, lanjutnya, akan terus berperan aktif sebagai wadah penyalur aspirasi nelayan. Organisasi ini berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat pesisir. “Kami ingin memastikan program SPBUN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil, bukan hanya simbol semata,” kata Kusairi.
Dorong Pemerintah Tambah SPBUN dan Permodalan Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Kusairi juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperluas jangkauan SPBUN di berbagai daerah pesisir Lampung. Menurutnya, semakin banyak SPBUN berdiri, semakin mudah pula nelayan memperoleh BBM dengan harga terjangkau tanpa harus bergantung pada pihak ketiga.
Namun Kusairi mengingatkan, persoalan nelayan tidak hanya berhenti pada urusan BBM. Ia menyoroti masih sulitnya nelayan mengakses pembiayaan usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Program KUR sebenarnya bagus, tapi di lapangan banyak nelayan yang tidak bisa mengaksesnya karena keterbatasan administrasi dan jaminan,” ungkapnya.
Ia berharap Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat bersinergi untuk menciptakan solusi konkret. “Kita minta KKP bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM demi kesejahteraan nelayan. Pelabuhan perikanan juga harus diperbanyak agar rantai distribusi hasil tangkapan lebih efisien,” tambah Kusairi.
Bangkitkan Ekonomi Maritim dari Desa Nelayan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa SPBUN di Lampung Timur akan menjadi model kebangkitan ekonomi maritim berbasis koperasi nelayan. Dengan dukungan Pertamina Patra Niaga dan HNSI, proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkeadilan.
Melalui sistem yang transparan dan digitalisasi penyaluran BBM, pemerintah berharap subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan yang berhak. SPBUN juga akan dikelola oleh koperasi nelayan lokal agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat pesisir.
“SPBUN bukan hanya tempat isi BBM, tapi simbol kemandirian nelayan Indonesia,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono. Ia menegaskan, keberhasilan SPBUN di Lampung Timur akan menjadi inspirasi untuk pembangunan serupa di seluruh wilayah pesisir Nusantara.
Program ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelewengan BBM subsidi dan memperkuat ketahanan ekonomi maritim. Lampung, dengan potensi lautnya yang melimpah, diyakini akan menjadi contoh sukses bagaimana desa nelayan bisa tumbuh mandiri melalui kolaborasi pemerintah, koperasi, dan masyarakat pesisir.
Dengan langkah ini, harapan besar tersemat di pundak para nelayan Lampung Timur. Mereka bukan hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pelaku utama dalam menggerakkan ekonomi biru Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan.***
