PANTAU LAMPUNG– Kabar menggembirakan datang dari Provinsi Lampung. Di tengah gejolak harga pangan dan ketidakpastian ekonomi global, Lampung justru berhasil menorehkan prestasi luar biasa dengan mencatat inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yaitu hanya sebesar 0,30 persen. Capaian ini menempatkan Lampung di posisi istimewa sebagai salah satu daerah paling stabil dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok.
Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir pada Senin, 10 November 2025.
Amalia menjelaskan, inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih berada di level yang aman, yakni dalam kisaran target 2,5 ± 1 persen. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi, sementara Papua mencatat deflasi sebesar -0,92 persen. “Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 0,30 persen,” ungkap Amalia dalam paparannya.
Beberapa daerah lain justru mencatat inflasi yang cukup tinggi dan melampaui batas atas target nasional (>3,5 persen), di antaranya Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi masih menjadi tantangan besar di sejumlah wilayah Indonesia.
Keberhasilan Lampung menjaga stabilitas harga tidak datang begitu saja. Menurut Amalia, capaian ini merupakan hasil dari sinergi kuat antara berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia, Badan Urusan Logistik (Bulog), hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah-langkah konkret seperti memperkuat pasokan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi barang, serta melakukan operasi pasar secara rutin dinilai sangat efektif dalam menekan potensi lonjakan harga.
Selain itu, Lampung juga aktif menjalankan program stabilisasi harga pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam. Pemerintah daerah bersama TPID terus memantau harga di pasar tradisional dan ritel modern, serta bekerja sama dengan petani dan pelaku distribusi untuk menjaga rantai pasok tetap lancar.
Amalia menambahkan, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi pengendalian inflasi berbasis kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dampak signifikan. “Kunci keberhasilan Lampung terletak pada koordinasi dan komitmen bersama. Ketika semua pihak bergerak searah, hasilnya akan terlihat nyata seperti ini,” tuturnya.
Tak hanya inflasi, BPS juga melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2025 mencapai 5,04 persen (year-on-year), menandakan ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil di tengah tekanan global. Menariknya, beberapa provinsi berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menonjol, seperti Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah (7,79 persen) dan Kepulauan Riau (7,48 persen). Namun, dua provinsi tercatat mengalami kontraksi ekonomi, yakni Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen).
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan apresiasi terhadap Lampung atas kinerjanya dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Ia menegaskan bahwa peran kepala daerah sangat krusial dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian harga di lapangan. “Kepala daerah harus terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten di seluruh wilayah,” ujar Tomsi.
Tomsi juga menekankan pentingnya inovasi dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital, memperkuat sistem informasi harga pangan, dan mengoptimalkan kerja sama antarwilayah untuk mencegah kelangkaan barang serta spekulasi harga.
Keberhasilan Lampung ini pun menjadi inspirasi bagi daerah lain. Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, provinsi ini membuktikan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga tentang manajemen kolaboratif, komitmen kuat, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan inflasi yang rendah, daya beli masyarakat Lampung dapat terjaga, harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan roda ekonomi daerah terus berputar dengan baik.***
