BeritaLampung Tengah

Empat Tersangka Ditahan, LSM Dorong Penyidikan Korupsi Jalan Lampung Tengah Dikembangkan

PANTAU LAMPUNG- Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan dan menahan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin mendapat apresiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT.

Organisasi tersebut menilai penanganan perkara proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 itu menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp14,935 miliar tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., kepada awak media di kantor organisasi tersebut di kawasan Pahoman, Sabtu (21/11/2026).

Aqrobin mengatakan, langkah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., beserta jajarannya patut mendapat perhatian dan apresiasi publik. Menurutnya, pengusutan dugaan korupsi membutuhkan keberanian, integritas, serta komitmen kuat, terutama ketika perkara berkaitan dengan proyek pembangunan yang menggunakan uang negara.

“LSM PRO RAKYAT mengapresiasi atas ketegasan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S.H., M.H. Ini keberanian dan mental. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi semata, tetapi berani menindak apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana. Dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara ditangani secara serius,” tegas Aqrobin.

Minta Kejati Lampung Dorong Kejari Lain Lebih Responsif

Lebih lanjut, Aqrobin menilai langkah Kejari Lampung Tengah dapat menjadi contoh bagi kejaksaan negeri lainnya di Provinsi Lampung, khususnya dalam merespons laporan masyarakat dan menangani dugaan tindak pidana korupsi.

Ia juga menyinggung rekam jejak Rita Susanti saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Menurut informasi yang diterimanya, Rita pernah memperoleh sejumlah penghargaan di bidang penindakan tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Atas dasar itu, LSM PRO RAKYAT meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung mendorong seluruh kepala kejaksaan negeri di wilayah Lampung agar memiliki komitmen dan keberanian yang sama dalam menangani perkara korupsi.

Aqrobin mengingatkan agar penanganan laporan dugaan korupsi tidak berjalan berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kejelasan tindak lanjut melalui proses penelaahan dan pemeriksaan profesional.

“Jangan sampai penegakan hukum tindak pidana korupsi hanya terlihat berani dan tegas di satu daerah, tetapi di daerah lain laporan dugaan korupsi masyarakat berjalan lambat tanpa kejelasan,” ujar Aqrobin.

Ia bahkan meminta agar pimpinan kejaksaan yang dinilai tidak mampu menjalankan komitmen penegakan hukum dievaluasi oleh institusi terkait.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan tanpa membedakan jabatan, kedudukan, latar belakang politik, kelompok, organisasi, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat Diminta Dukung Penegak Hukum

Sementara itu, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, S.E., mengajak masyarakat Lampung memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dalam mengungkap dugaan korupsi.

Menurut Johan, aparat yang menangani perkara korupsi harus mendapat dukungan agar dapat bekerja tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Jangan sampai aparat penegak hukum yang berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi justru menghadapi tekanan. LSM PRO RAKYAT berpandangan, saat ini seluruh elemen masyarakat harus kompak dan berpihak kepada penegakan hukum yang benar, bukan berpihak kepada kepentingan orang-orang yang diduga telah melakukan korupsi dengan merugikan keuangan negara,” tegas Johan.

Ia juga mendorong seluruh kejaksaan negeri di Provinsi Lampung agar tidak mengabaikan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran, baik dalam proyek pembangunan jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa, maupun pengelolaan keuangan daerah.

Johan menegaskan bahwa uang negara merupakan uang rakyat sehingga setiap dugaan penyalahgunaan anggaran harus ditangani secara serius. Namun, penanganan perkara tetap harus berlandaskan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum.

“Uang negara adalah uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, apalagi terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan rakyat. Setiap laporan masyarakat ke kejaksaan harus ditelaah, setiap dugaan harus diperiksa secara profesional, apabila alat bukti mencukupi, penegakan hukum harus dilaksanakan. Semua kembali kepada keberanian dan mental kepala kejaksaan,” tambah Johan.

Penyidikan Diminta Telusuri Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain

Terkait perkara proyek Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, LSM PRO RAKYAT berharap penyidikan terus dikembangkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.

Aqrobin meminta penyidik menelusuri seluruh tahapan proyek, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut.

Ia menegaskan, pengungkapan perkara korupsi tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

“Keberanian menegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah keberanian membela rakyat. LSM PRO RAKYAT berharap Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menjadi contoh semangat antikorupsi bagi seluruh kejaksaan di Lampung. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan tebang pilih. Negara tidak boleh kalah dengan koruptor,” tutup Aqrobin.

LSM PRO RAKYAT menyatakan akan terus mendorong masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum, memperkuat transparansi, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi melindungi kepentingan publik dan menyelamatkan keuangan negara.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *