PANTAU LAMPUNG— Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 resmi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu, 29 Oktober 2025. Acara yang berlangsung selama empat hari ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menuju pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.
Dalam pidatonya, Bima Arya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program prioritas nasional. Salah satu agenda besar yang disorotnya adalah percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri. Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat berbasis desa dengan target pembangunan mencapai 80 ribu gerai di seluruh Indonesia.
“Pemerintah menargetkan pembangunan Kopdeskel ini dimulai bulan ini dan selesai pada Maret mendatang. Koperasi ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga simbol kemandirian, gotong royong, dan semangat nasionalisme dari desa untuk Indonesia,” tegas Bima dalam arahannya.
Bima Arya juga memberikan apresiasi kepada seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang hadir atas antusiasme, ide, serta komitmen mereka dalam memperkuat pembangunan di daerah. Menurutnya, Rakor semacam ini menjadi wadah penting untuk membangun keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Masukan dari daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan kita tepat sasaran. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena kunci dari kemajuan bangsa ini adalah kolaborasi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menilai bahwa kegiatan Retreat Nasional Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia ini menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Ia menilai forum ini tidak hanya mempertemukan para pemimpin birokrasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas dan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan pembangunan di berbagai wilayah.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita bisa melahirkan kebijakan yang lebih inovatif, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Ini bukan sekadar pertemuan rutin, tapi momentum membangun semangat baru dalam mengelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Marindo.
Suasana kebersamaan semakin terasa dalam acara malam penutupan di Gedung Menza, IPDN. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Sekdaprov Marindo didaulat memimpin malam keakraban dengan simbolis membunyikan lonceng tanda dimulainya acara. Para Sekda, Kepala Bappeda, pejabat Kemendagri, dan praja IPDN menikmati momen tersebut sambil berbagi cerita, pengalaman, dan gagasan.
Kegiatan ini menjadi penutup manis dari serangkaian agenda yang telah diikuti selama empat hari sejak 26 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, 552 Sekda dan 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia mengikuti berbagai sesi diskusi tematik, forum kepemimpinan, pelatihan kolaboratif, serta refleksi kebangsaan.
Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi percepatan pembangunan daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, dan optimalisasi digitalisasi pemerintahan. Peserta juga saling berbagi praktik baik mengenai pelayanan publik, tata kelola keuangan, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi.
Retreat Nasional ini menjadi tonggak penting dalam membangun paradigma baru pemerintahan daerah yang kolaboratif dan inovatif. Dengan semangat kebersamaan yang tumbuh di Jatinangor, para Sekda dan Kepala Bappeda diharapkan membawa energi positif ke daerah masing-masing untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berpihak kepada rakyat.***
