PANTAU LAMPUNG— Pemerintah semakin serius memperkuat pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di seluruh Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Ormas, yang digelar oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Akar & Resorts, Bandar Lampung, pada Selasa (21/10/2025).
Kegiatan strategis ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional.” Rakor dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Lampung, pejabat Kemendagri, hingga Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang membuka kegiatan dengan penuh semangat.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar Baharuddin, menegaskan bahwa kebebasan berorganisasi di Indonesia dijamin oleh konstitusi, namun bukan berarti tanpa batas. Kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum serta prinsip kebangsaan.
“Kebebasan berorganisasi memang dijamin oleh undang-undang, tapi bukan kebebasan mutlak. Negara hadir untuk memastikan ormas berperan sesuai koridor hukum, demi menjaga stabilitas sosial dan politik,” ujar Bahtiar tegas.
Bahtiar menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 633.000 ormas yang terdaftar di Indonesia. Sementara itu, di Provinsi Lampung sendiri tercatat 10.336 ormas berbadan hukum yang aktif di berbagai bidang — mulai dari sosial, keagamaan, pendidikan, hingga ekonomi. Meski banyak yang berkontribusi positif, Bahtiar mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan ormas untuk kepentingan politik sempit, ekonomi ilegal, atau bahkan aktivitas yang bertentangan dengan ideologi negara.
“Arahan Presiden dan Mendagri sudah jelas. Tertibkan ormas yang melanggar aturan. Jangan biarkan organisasi yang justru menghambat pembangunan dan mengganggu iklim investasi,” ujarnya lagi.
Bahtiar menekankan bahwa peran Forkopimda sangat krusial dalam mengawal ketertiban dan keamanan di daerah. Sebab, stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pembangunan nasional.
Wagub Jihan Nurlela: Ormas Harus Jadi Mitra Pembangunan, Bukan Sumber Ketegangan
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor penting ini. Ia menilai bahwa pengawasan terhadap ormas merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan nasional.
“Perkembangan ormas di Lampung sangat dinamis, seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan sosial. Namun kita harus memastikan agar dinamika itu tidak bergeser menjadi konflik atau mengganggu stabilitas daerah,” ujar Jihan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten melaksanakan Rakor Forkopimda sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Jihan menegaskan, pengawasan bukan berarti pembatasan, melainkan upaya pembinaan agar ormas tetap berada di jalur positif dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Selain melakukan pengawasan, kita juga perlu memberikan penghargaan kepada ormas yang aktif membantu pemerintah. Mereka adalah mitra strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas daerah adalah faktor utama yang menentukan minat investor untuk menanamkan modalnya di Lampung.
“Tidak mungkin investor mau datang kalau situasi sosial dan politik tidak stabil. Maka kita semua harus bersinergi — pemerintah, aparat, dan ormas — untuk menjaga suasana tetap kondusif,” tegasnya.
Pengawasan dan Pembinaan Ormas Jadi Kunci Stabilitas Nasional
Rakor tersebut menjadi ajang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengawasan ormas yang lebih adaptif dan transparan. Pemerintah berencana memperkuat mekanisme verifikasi, pelaporan kegiatan, serta evaluasi terhadap ormas agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Bahtiar menambahkan, ke depan, Kemendagri akan memperluas peran Tim Terpadu Pengawasan Ormas hingga tingkat kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ideologis di masyarakat.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya mengawasi, tapi juga membina. Karena ormas yang sehat akan memperkuat negara, bukan sebaliknya,” tuturnya.
Rakor di Bandar Lampung ini juga menyoroti pentingnya pencegahan radikalisme, penyebaran hoaks, dan politik identitas melalui peran aktif ormas yang berpihak pada kepentingan nasional. Selain itu, forum ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi Lampung sebagai provinsi yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan.
Komitmen Lampung Menjaga Kondusifitas Daerah
Menutup kegiatan, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan harapan besar agar hasil Rakor ini dapat diimplementasikan secara nyata di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Ia optimistis bahwa melalui pengawasan dan pembinaan ormas yang baik, daerah akan semakin aman, ekonomi tumbuh, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat.
“Mari jadikan momen ini sebagai tonggak untuk memperkuat persatuan, menjaga kondusifitas daerah, dan membangun iklim investasi yang ramah bagi semua. Lampung harus menjadi contoh provinsi yang stabil dan maju,” pungkasnya.
Kegiatan Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan ormas untuk memperkuat sinergi pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.***
