PANTAU LAMPUNG— Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) memaparkan rencana bisnis dan strategi pengembangan usaha di hadapan Komisi II DPRD Pringsewu, Kamis (4/9/2025). Acara ini berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh jajaran pimpinan BUMD, termasuk Direktur Utama Dwi Pribadi, komisaris Waskito, serta Asisten II Sekretariat Kabupaten Hendrid yang merangkap sebagai komisaris utama BUMD.
Dari pihak DPRD, Komisi II dipimpin Ketua Hj. Mastuah, Wakil Ketua Anton Subagiyo, serta anggota Leswanda, Sudiyono, Ririn, Hj. Assa Atorida, dan Amad Hijar. Pertemuan ini menjadi ajang bagi DPRD untuk menggali informasi mengenai rencana usaha BUMD sekaligus memberikan masukan agar perusahaan daerah dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II, Hj. Mastuah, menekankan pentingnya BUMD bekerja secara optimal. Ia mengingatkan agar modal yang diberikan pemerintah tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan, sehingga BUMD dapat berkontribusi langsung terhadap PAD Kabupaten Pringsewu.
Dalam paparannya, Dirut BUMD Dwi Pribadi menjelaskan sejumlah rencana bisnis yang akan dijalankan dalam beberapa bulan ke depan. Bisnis yang akan dikembangkan meliputi produksi air minum kemasan, layanan sambungan internet, tabungan kurban, penjualan susu segar, dan pengemasan gula pasir.
Dwi menargetkan penjualan air minum kemasan dapat mencapai 20.000 dus per bulan hingga Desember 2025 dengan estimasi keuntungan Rp30 juta per bulan. Untuk layanan internet, diperkirakan akan menjangkau 1.000 pelanggan dengan potensi keuntungan Rp52 juta per bulan. Program tabungan kurban diproyeksikan menghasilkan Rp33 juta per bulan, sementara penjualan susu segar diperkirakan memberi keuntungan hingga Rp97 juta per bulan. Selain itu, pengemasan gula pasir diharapkan memberikan kontribusi sekitar Rp30 juta per bulan bagi perusahaan.
Ketua Komisi II Hj. Mastuah mendorong Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mendukung BUMD dengan membeli produk yang dihasilkan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah pekon, agar dana APBD dapat kembali dalam bentuk keuntungan yang menopang PAD.
Wakil Ketua Komisi II, Anton Subagiyo, menekankan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan PAD dari pajak dan retribusi. “Disinilah dibutuhkan inovasi dan BUMD yang jujur serta berkomitmen untuk mencetak PAD,” ujarnya. Anton menilai, dengan strategi bisnis yang tepat, BUMD dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang signifikan, terutama di tengah tantangan masyarakat yang keberatan dengan kenaikan pajak.
Sementara itu, anggota Komisi II Sudiyono memberikan sejumlah saran strategis untuk pengembangan BUMD. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas operasional agar profit meningkat dan biaya dapat ditekan. Diversifikasi usaha juga menjadi langkah krusial untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko, sementara pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dianggap kunci untuk mendorong kinerja perusahaan.
Sudiyono juga menyoroti peran teknologi dan inovasi dalam operasional BUMD, termasuk optimalisasi aset yang tidak terpakai melalui penyewaan atau kemitraan dengan pihak ketiga. Ia menambahkan, peningkatan penjualan, pengembangan produk baru, dan penyesuaian harga secara strategis dapat menjadi upaya konkret dalam menggali PAD secara maksimal.
Selain itu, Sudiyono menyarankan BUMD untuk aktif menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga lainnya sebagai bentuk sinergi untuk memperluas jaringan usaha dan memperkuat posisi BUMD sebagai penghasil PAD yang berkelanjutan.
Pertemuan ini diakhiri dengan diskusi mendalam mengenai strategi operasional, target capaian pendapatan, serta rencana kolaborasi BUMD dengan berbagai pihak, yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Pringsewu.***
