Dedi Miryanto, S.E., M.Si.
ASN Kabupaten Lampung Selatan | Pengurus FKBN Lampung
PANTAU LAMPUNG- Di tengah hiruk-pikuk urusan pembangunan, urusan parkir kerap dianggap remeh—padahal sektor ini menyimpan potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah sekaligus alat pemberdayaan ekonomi lokal.
Namun realitas di lapangan berkata lain: praktik pengelolaan parkir masih didominasi oleh kelompok tertentu, sistem pelaporan yang tidak transparan, hingga minimnya pelibatan warga dalam prosesnya. Inilah saatnya kita mengubah paradigma: dari parkir sebagai objek retribusi semata, menjadi ruang praktik demokrasi ekonomi di level paling dasar.
Parkir Berbasis Komunitas: Jalan Tengah yang Teruji
Sejumlah daerah seperti Garut, Tegal, dan Bengkulu telah membuktikan bahwa pengelolaan parkir berbasis komunitas—melalui BUMDes, koperasi lokal, hingga paguyuban warga—berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjunjung asas keadilan dan transparansi.
Di tingkat desa, potensi parkir di pasar tradisional, objek wisata, hingga sentra UMKM sering kali belum tergarap secara maksimal. Padahal, UU Desa telah memberikan ruang hukum yang cukup untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan demokratis.
Pemerintah: Fasilitator, Bukan Penguasa
Sudah sepatutnya pemerintah hadir sebagai pembina dan pengawas, bukan sebagai pengendali. Pelatihan tata kelola keuangan, integrasi aplikasi digital untuk pelaporan, serta rotasi kepengurusan merupakan langkah awal mencegah praktik monopoli dan korupsi.
Transparansi bukan sekadar laporan keuangan di papan informasi desa. Ia harus menjadi budaya kolektif, di mana setiap warga berhak tahu ke mana uang parkir mereka mengalir dan apa dampaknya bagi pembangunan lingkungan.
Parkir Sebagai Laboratorium Demokrasi
Parkir hanyalah salah satu bagian dari ruang publik. Tapi jika dikelola secara partisipatif dan berkeadilan, ia bisa menjadi sekolah kecil bagi demokrasi ekonomi. Dari kota ke desa, dari terminal ke pasar, dari masjid ke tempat wisata—parkir bisa menjadi bukti bahwa warga bukan sekadar pengguna ruang, tapi pemilik masa depan lokal mereka sendiri.***
