PANTAU LAMPUNG– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan bahwa banyak kapal laut yang saat ini digunakan untuk angkutan umum sudah berusia tua. Untuk melakukan peremajaan serta pengadaan kapal baru, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp1,5 triliun.
Pernyataan AHY ini muncul di tengah meningkatnya permintaan layanan transportasi laut, terutama selama periode libur Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri, yang melibatkan angkutan penumpang dan barang.
Tantangan Anggaran dan Proses Politik
“Memang tidak murah, total yang dibutuhkan bisa mencapai Rp1,5 triliun, dan setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya,” ujar AHY.
Saat ini, terdapat 82 kapal angkut yang beroperasi, terdiri dari 50 kapal milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan 32 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni).
Namun, peremajaan dan pengadaan kapal baru ini sangat bergantung pada anggaran negara. AHY menekankan pentingnya dukungan politik dari parlemen untuk mewujudkan rencana ini.
“Karena anggaran ini melalui proses politik antara pemerintah dan DPR,” katanya.
Alternatif Pembiayaan dan Upaya Cepat Realisasi
Untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran negara, pemerintah tengah mencari alternatif pembiayaan yang lebih kredibel guna memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kami juga tengah membahas skema pembayaran yang kredibel dan lebih cepat, terutama jika kebutuhan peremajaan ini mendesak,” tambah AHY.
Pemerintah berharap dengan solusi pembiayaan yang tepat, proses peremajaan kapal laut dapat berjalan lebih cepat dan efisien.***
